PADANG, hantaran.co — Kalangan DPRD Sumbar meminta pemerintah daerah di Sumbar merespons dengan baik rencana pemerintah pusat menggelar seleksi CPNS pada tahun depan. Diharapkan, pengusulan formasi dari provinsi dan kabupaten/kota dapat mengakomodir keinginan generasi muda dan para tenaga honorer yang memiliki keinginan menjadi pegawai negeri.
Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Ismet Amzis, mengatakan, sejauh ini sangat banyak generasi muda dan para tenaga honorer di Sumbar yang berharap menjadi PNS. Rencana pemerintah seperti membuka formasi untuk satu juta guru PNS, harus disambut dengan pengusulan formasi yang maksimal oleh Pemda.
“Mudah-mudahan peluang besar ini bisa diraih oleh generasi muda dan para tenaga honorer kita. Kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar disiapkan semaksimal mungkin pengajuan formasi, sesuai ketentuan yang berlaku,” kata anggota Komisi yang membidangi pendidikan tersebut kepada Haluan, Jumat (27/11/2020).
Sementara itu, untuk generasi muda Sumbar yang berniat ikut seleksi CPNS, dewan daerah pemilihan (Dapil) Agam-Bukittinggi itu juga mengimbau agar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Sehingga, formasi yang dipenuhi pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dapat terisi penuh. Dengan kata lain, tidak ada formasi yang kosong karena peserta CPNS tak satu pun yang lolos hingga seleksi akhir.
“Sekarang kan kita sama-sama mengetahui, persaingan sangat ketat sekali. Dalam penyaringan CPNS juga begitu. Oleh karena itu, generasi muda kita harus betul-betul mempersiapkan diri, agar bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, dan formasi kebutuhan daerah dapat terisi,” ujarnya lagi.
Sekaitan penerimaan CPNS Tahun 2021 ini, sambung Ismet, pihaknya juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan kesempatan lebih untuk tenaaga honor yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, agar diprioritaskan untuk diterima sebagai pegawai negeri.
“Kita di DPRD beberapa kali didatangi pegawai honorer se-Sumatera Barat, terutama para guru. Mereka berharap sekali bisa diangkat sebagai pegawai. Sebab, beban kerja mereka sebagai pegawai honor ini tak jauh berbeda dengan guru yang PNS. Tapi untuk insentif, mereka sangat minim sekali menerima,” ujar Wali Kota Bukittinggi 2009-2010 dan 2010-2015 itu lagi.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi V DPRD Sumbar lainnya, Nofrizon. Politisi Demokrat itu mengatakan, pemerintah daerah diharapkan bisa berbicara dengan pemerintah pusat agar tenaha honorer kategori dua (K2 ) menjadi skala prioritas untuk diterima sebagai PNS. Sebab ia melihat, secara nasional persoalan honorer K2 belum menemui solusi.
“Sebagian besar dari honorer ini sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Kita harap ada pertimbangan yang bijak dari pemerintah pusat terkait honorer K2 ini. Janganlah mereka diadu ikut tes bersama yang muda-muda, yang baru tamat kuliah, tentu mereka akan kalah bersaing. Harus diberi peluang yang berbeda. Pemerintah daerah punya kewajiban menyampaikan ini ke pusat,” tutup Nofrizon. (*)
Leni/hantaran.co