Oleh Penikmat Lontong Malam
Akhirnya sengkarut PKS (bukan partai loh ya) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Solok dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok menemukan titik terang.
Pemerintah Kota Solok bertemu, duduk bareng dengan Pemkab Solok di ruang Setda Pemkab Solok di Arosuka pada Jumat (15/4/2022).
Bukan tanpa alasan akhirnya PKS itu kembali dibahas. Ini tidak lain karena sikap tegas yang diambil oleh Bupati Solok Epyardi Asda. Demi rakyat, ia berdiri di depan. Siap dengan risiko. Baginya pemimpin itu harus hadir di tengah rakyat.
Marwah pemerintahnya mesti ditegakkan. Mantan kapten kapal itu akhirnya mengultimatum PDAM dan Pemko Solok. Dalam waktu yang ditentukan harusnya menyelesaikan,jika tidak saluran air PDAM dihentikan.
Bagaimana tidak, dua kali surat permintaan dari Pemkab tak ditanggapi. Bahkan air yang menjadi sumber kehidupan yang berada di tanah nagari di Kabupaten Solok hanya dibayar dengan nominal kecil, yang mata uangnya pun kini tak ditemukan. Ya, hanya Rp200 lebih. Sempat naik menjadi Rp900 atau lebih murah dari sebutir obat sakit kepala.
Dalam pertemuan ini, dua daerah yang bertetangga ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan.
Pertama, PDAM Kota Solok akan membayarkan kontribusi yang tertunda sebesar 50 persen pada 5 Mei 2023. Sisanya paling lambat 60 hari pasca pembayaran pertama.
Lalu kedua belah pihak melalui bagian aset, bagian perekonomian dan PDAM akan melakukan pengecekan kondisi ril water meter ke lokasi sumber air. Pengecekan direncanakan berlangsung pada 15-16 April 2023.
Kemudian, Pemko Solok bersedia mengganti water meter yang rusak pada akhir Mei 2023. Selanjutnya, dilakukan pemasangan di titik yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pemkab berkewajiban menjaga aset kota yang ada di Kabupaten Solok.
Kedua belah pihak juga sepakat untuk menunjuk BPK/BPKP untuk mengkaji tarif dasar air sebagai rujukan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disepakati dilakukan pada minggu pertama Mei 2023. Penentuan tarif sejak Januari 2023, juga berdasarkan hasil perhitungan BPKP.
Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk melakukan adendum atas perjanjian kerjasama sebelumnya. Addendum disepakati paling lambat bulan Juni 2023 mendatang dan melibatkan berbagai pihak terkait dengan berbagai usulan.
“Kita meminta agar PDAM Kota Solok memberlakukan tarif khusus bagi masyarakat Kabupaten Solok yang menjadi pelanggan. Kemudian sarana masjid, sekolah digratiskan. Kita minta naikkan kontribusi menjadi 20 persen dan libatkan BPKP dalam revisi kerjasama,” ujar Sekda Kabupaten Solok Medison.
“Setidaknya dalam kesepakatan itu tergambar, Pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Solok mengakui kelemahan dan memenuhi permintaan Bupati Solok,”tuturnya.
Sebagai pemimpin tentu harus punya karakter, harus gerak cepat demi rakyat. Baginya, pemimpin bukan sekedar tidur di musala, atau jika tersudut menyalahkan wartawan bikin berita hoaks.
Dimatangkan dengan kehidupan di Tanjung Priuk membentuknya keras. Diasah sebagai politisi membuat ia paham. Jadi bupati adalah pengorbanan. Gaya khasnya tersendiri.
Gaya diplomasi Epyardi Asda bukan saja kali ini menjadi sorotan. Ia juga sempat viral dengan meradang di salah satu Puskesmas di Kabupaten Solok.
Ia marah ketika mendengar warganya yang sakit diterlantarkan. Lalu sekarang apa hasilnya? Pelayanan publik di Pemkab Solok berubah total, dan mendapat penilaian terbaik dari Ombudsman.
Tak hanya itu, aksi Epyardi membela warganya yang bekerja di Pabrik Aqua juga viral di media sosial.
Diplomasi seperti ini bukan saja di Solok, Kota Bekasi juga sempat bersitegang dengan Pemprov DKI Jakarta.
Truk yang mengangkut sampah warga Jakarta dicegat oleh Dishub Bekasi karena dianggap melanggar perjanjian.
Akhirnya Pemprov DKI membayar kompensasi seperti yang diminta oleh Bekasi.
Bung Begal Tenggelam
Uniknya dalam kejadian di antara Kabupatan dan Kota Solok ada oknum wakil rakyat yang nebeng popularitas kepala daerahnya dengan menantang-nantang, blokir jalan, provokasi warga atau menjadi “begal” berdasi.
Karena aksi dengan memprovokasi warga,lalu mengancam kepada daerah adalah moral tiarap. Rela menggadai daerahnya, karena bisa dicap sebagai kota intoleran. Hanya demi ngejar popularitas.
Menurut Filsuf Imanuel Kant, ada politisi moralis dan moralis politisi. Jika politisi moralis memakai prinsip kecerdikan bernegara sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip moral.
Justru kebalikan dengan moralis politisi yang hanya mereka-reka sesuai bagi keuntungan dirinya. Moralis politisi ini melihat politik sebagai persoalan teknis, bagaimana mencapai kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.
Nah aksi-aksi begal berdasi atau Bung Begal ini dapat merusak tatanan sosial di daerahnya. Kota yang dulunya dianggap adem ayem, gemah ripah loh jinawi kata orang Jawa bisa dianggap barbar. Tentu ini tidak diinginkan masyarakat dan pemerintah.
Dengan adanya kesepatan antara dua daerah yang bersaudara ini, dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Yang bertani siap dengan cangkulnya ke sawah, pedagang dengan dagangannya, dan Bung Begal tenggelam dengan moralnya.**