JAKARTA, hantaran.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis data kasus Covid-19 yang kini menembus angka 1.170 kasus aktif. Kasus aktif Covid-19 melesat naik, terhitung sejak Natal 25 Desember 2021 yang berada pada angka 377. Kini bertambah 793 kasus aktif dalam kurun waktu 13 hari saja.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menyebutkan, hal tersebut merupakan peringatan serius bagi pemerintah, terutama terkait pembelajaran tatap muka yang sudah dimulai 100 persen kehadiran ditengah masa pandemi.
“Kenaikan kasus positif Covid-19 ini, menjadi peringatan serius bagi semua pihak, tidak hanya Pemprov DKI Jakarta. Salah satu hal yang mesti di evaluasi adalah terkait pembelajaran tatap muka (PTM),” ujar Lisda saat dihubungi wartawan, Minggu (9/1/2022).
Menurutnya, jika terjadi peningkatan signifikan dan mencemaskan, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas dan segera memutus mata rantai penularan Covid-19.
“Jika memang belum bisa (PTM), kenapa harus dipaksakan. Karena jika ada penambahan kasus yang signifikan, tentunya ini membahayakan bagi para siswa, sehingga rantai penularan terus bertambah. Anak bukan kelinci percobaan,” katanya menegaskan.
Lisda berharap adanya peran aktif dari seluruh pihak, termasuk Kementerian Perempuan dan Perlindungan anak (KPPA), untuk segera mengambil sikap terkait kebijakan SKB 4 Menteri tersebut.
“Kementerian PPA harus segera mengambil sikap yang tegas, agar SKB 4 Menteri ini tidak membahayakan bagi anak-anak kita. Apalagi dengan terus bertambahnya kasus aktif Covid-19 saat ini,” tuturnya.
Lebih jauh dikatakan, masih banyak sekolah yang tidak melakukan prokes secara ketat, bahkan ada yang sengaja melanggar prokes, seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak menyediakan sarana tempat cuci tangan.
“Ya, hal ini banyak terlihat disejumlah sekolah. Seperti guru yang tidak memakai masker, siswa yang tidak memakai masker namun tetap diizinkan masuk. Dalam lingkungan sekolah pun, penggunaan masker juga tidak sepenuhnya, terkadang guru atau siswa malah menurunkan masker saat menerangkan atau berbicara, itu kan sama saja dengan tidak pakai masker,” ucap srikandi NasDem ini.
Ia berharap, seluruh pemangku kebijakan, termasuk TNI dan Polri harus kembali memperketat pengawasan di ruang publik mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
Satgas Covid-19 diharapkan segera merevisi aturan dengan tidak memberikan dispensasi karantina kepada pejabat yang kembali dari perjalanan luar negeri.
“Berbagai kelonggaran harus segera dicermati mengingat trend kasus positif Covid-19 yang terus meningkat. Jangan sampai mengulang kesalahan yang mengakibatkan ledakan kasus seperti pada pertengahan 2021 lalu,” katanya.
Selain itu, ia berharap solusi program vaksinasi harus terus digenjot agar dosis kedua bisa segera mencapai 70% dari total populasi, termasuk anak-anak. (*)
hantaran.co