Alokasi dana desa tentu harus berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh suatu nagari serta dampak yang akan diberikan pada nagari. Salah satunya dengan mengembangkan BUMNag.
Retma Nency
Plt Kabid Pemerintah Desa dan Nagari DPMD Sumbar
PADANG, hantaran.co — Pemerintah melalui pengalokasian dana desa terus mendorong peningkatan peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Sumbar, dalam rangka menumbuhkan perekonomian di nagari. Pemerintah juga menekankan potensi besar BUMNag untuk menekan angka kemiskinan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa dan Nagari, Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Retma Nency, mengatakan, peran BUMNag perlu ditingkatkan dalam upaya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan nagari. BUMNag perlu menggali potensi desa, memberdayakan sektor UMKM, pertanian, hingga desa wisata.
“Pada sektor perekonomian, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian lebih diharpkan melalui peningkatan peran BUMNag, serta program pengembangan potensi desa,” kata Retma kepada Haluan, Selasa (1/9).
Ia menyebutkan, setiap desa atau nagari di Sumbar memiliki program prioritas yang berbeda-beda dalam penggunaan dana desa. Namun, secara garis besar penggunaan dana desa harus berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 11 tahun 2020.
“Setiap desa atau nagari mempunyai kebutuhan masing-masing. Ada yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat, ada yang mengembangkan BUMNag. Itu semua sudah ada anggarannya masing-masing,” ujarnya.
Retma memisalkan, alokasi dana desa untuk penggagasan desa wisata, yang tentu harus berdasarkan pada potensi wisata yang dimiliki oleh suatu nagari. Terutama dalam memperhatikan potensi yang akan berdampak pada masyarakat dan pembangunan nagari itu sendiri.
“Pemulihan ekonomi tidak harus dengan desa wisata, karena tidak semua desa memiliki potensi wisata. Penggunaan dana desa untuk mengembangkan desa wisata harus memperhatikan potensi dan dampak yang akan diberikan pada nagari,” katanya lagi.
Penggunaan Dana Desa, sambungnya, dalam program pemulihan perekonomian desa di antaranya lewat Program Padat Karya Tunai atau bantuan langsung tunai (BLT). Namun di samping itu, penggunaan dana desa juga fokus untuk penanganan pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi.
Namun selain itu, Retma menambahkan bahwa prioritas dari pemanfaatan dana desa adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebab, program ini ditengarai mampu menjadi salah satu faktor penting dalam menahan meningkatnya angka kemiskinan maupun jumlah pengangguran di nagari.
Dijelaskan Retma, sasaran penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan (PKH) atau bantuan pangan nontunai, seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian yang belum terdata, dan masyarakat mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
Penyaluran Dana Desa
Sementara itu, Retma menyebutkan, untuk penyaluran dana desa tahap pertama di Sumbar telah tersalurkan ke 928 nagari. Berdasarkan OMSPAN (online monitoring system perbendaharaan negara), total dana yang telah tersalurkan mencapai Rp 992,597 miliar di 14 kabupaten dan 156 kecamatan.
Ada pun untuk penyaluran tahap dua, sambung Retma, masih ada empat kabupaten yang belum menerima dana desa, yaitu Kabupaten Pasaman, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Pasaman Barat. Ia berharap, dana desa tersebut bisa terealisasikan dalam waktu dekat.
BUMNag sebagai Konsolidator
Sebelumnya, Menteri Desa PDTT, Halim Iskandar menyampaikan bahwa BUMDes atau BUMNag merupakan unsur penting khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di level desa. Sehingga, berbagai usaha sudah bisa dilakukan oleh BUMDes dalam menggerakan perekonomian.
“Pemulihan ekonomi nasional di level desa dapat dilakukan melalui berbagai cara dengan menggiatkan BUMDes dan melibatkan pihak-pihak terkait dan membangun jaringan dengan berbagai pihak termasuk dengan perbankan, dengan para pemilik modal, dan para pegiat ekonomi dimanapun berada,” kata Halim Iskandar dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa BUMDes atau BUMNag dirancang sebagai konsolidator yang mengkonsolidir berbagai usaha yang sudah dilakukan warga masyarakat agar semakin meningkat. Seperti dalam hal pemasaran, pendampingan untuk packaging, hingga meningkatkan kualitas produksi.
“Posisi BUMDes atau BUMNag sebagai konsolidator. Perlu saya tegaskan jangan sampai kehadiran BUMDes atau BUMNag justru menimbulkan kegelisahan, keresahan bagi masyarakat. Jangan sampai usaha masyarakat yang sudah bagus malah menjadi menurun karena adanya BUMDes atau BUMNag,” katanya lagi.
BUMDes atau BUMNag, sambug Halim Iskandar, diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat desa, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan berbagai usaha yang dilakukan masyarakat. Hal ini ditargetkan mampu mendorong program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan nasional.
Skala Prioritas
Sebelumnya, Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Werry Darta Taifur menyampaikan, salah satu bukti keberhasilan pemanfaatan dana desa atau dana nagari dapat dilihat dari berkembangnya potensi nagari, yang kemudian berdampak pada meningkatnya pendapatan nagari, serta semaraknya kegiatan perekonomian masyarakat.
“Umumnya, hasil studi menunjukkan bahwa manfaatnya bisa terlihat satu atau dua tahun setelahnya. Jadi, ini tidak bisa langsung. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan skala prioritas dalam menentukan pengalokasian dana desa,” ujar Werry kepada Haluan, Senin (30/8).
Menurut Werry, salah satu tujuan dari program dana desa adalah mendorong nagari agar lebih mandiri. Werry berpendapat, salah satu program yang cukup efektif dalam pemanfaatan dana desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), yang mampu menggerakan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan.
“Yang diharapkan dari dana desa adalah, terjadinya pergeseran. Misalnya, dari desa atau nagari yang sangat miskin, menjadi nagari miskin. Dari nagari yang maju, menjadi nagari yang mandiri. Salah satu caranya dengan meningkatkan pendapatan melalui BUMNag,” ujarnya lagi. (*)
Darwina/hantaran.co