SOLOK, hantaran.co — Setelah sempat tertunda karena pandemi Covid-19, tahun ini Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) Sumatra Barat kembali melakukan pendataan keluarga. Di Sumbar, total 1,2 juta keluarga telah didata.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati saat Sosialisasi Hasil Pendataan Keluarga Bersama Mitra Kerja Tahun 2021 di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Minggu (19/12). Kegiatan yang juga dihadiri anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska itu diawali dengan gelaran vaksinasi.
Fatmawati menyebutkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyo- sialisasikan hasil pendataan keluarga guna peningkatan dan pemerataan pembangunan di bidang kependudukan. Termasuk juga meningkatkan capaian vaksin demi terwujudnya kekebalan komunal.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pendataan keluarga dilakukan dalam jangka lima tahun sekali. Sempat diundur karena pandemi, pendataan keluarga kembali dilakukan tahun ini. “Pendataan keluarga tersebut terdiri dari tiga indikato, yakni kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan di keluarga,” tuturnya.
Hasil pendataan ini berguna untuk melihat ketahanan keluarga. Sebagaimana keluarga merupakan kelompok masyarakat yang paling kecil, dalam mewujudkan pembangunan sebuah negara, harus diawali dari struktur
yang paling bawah.
“BKKBN memiliki program yang dapat diikuti oleh masyarakat, seperti kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), di mana ibu yang mempunyai balita mendapat edukasi terkait pola asuh, stimulus, serta asupan makanannya,” katanya.
Kemudian, Bina Keluarga Remaja (BKR) yang memberikan ilmu kepada keluarga dalam memahami remaja, dan bagi remaja bagaimana memerhatikan kesehatan reproduksi, perencanaan berkeluarga. Lalu, Bina Keluarga Lansia (BKL) guna mengedukasi keluarga yang punya lansia serta lansia tersebut agar dapat berdaya dan tangguh.
Fatmawati mengatakan, terkait dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pendampingan terhadap keluarga berpotensi resiko stunting serta untuk mendapatkan data mengenai indikator yang berhubungan dengan stunting.
“Edukasi dan pendampingan dilakukan secara mendalam dari hulu hingga hilir. Dimulai dari calon pengantin, hamil, hingga melahirkan,” tuturnya.
Ia mengatakan, tahun ini angka stunting Sumbar mencapai 27,47 persen. Artinya, dari sepuluh anak, tiga di antaranya mengalami stunting. Berdasarkan hal ini, ia menargetkan pada 2024 mendatang angka stunting di Sumbar turun hingga 14 persen, bahkan di bawah 10 persen.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR RI ,Darul Siska mengatakan, kasus stunting harus mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, stunting merupakan gagal tumbuh, di mana pertumbuhan fisik tidak sesuai dengan yang seharusnya dan kurang berkembang. Termasuk kurang berkembangnya kemampuan otak sang anak.
“Anak-anak adalah calon penerus bangsa. Jika stunting tidak teratasi maka suatu megara akan sulit maju,” ucapnya.
Darul mengatakan, ada lima ukuran keluarga dengan kesejahteraan minimal, yakni memiliki kecukupan dalam memenuhi pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, dibutuhkan data keluarga yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan yang tepat dan adil. (*)
Rizka/hantaran.co