PADANG, HANTARAN.Co – Aliansi Organisasi Mahasiswa Sumatera Barat (Sumbar) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan pantauan Hantaran.Co peserta aksi mulai memadati area depan Gedung DPRD Sumbar sekitar pukul 15.30 WIB. Mengenakan almamater dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam aksi tersebut para mahasiswa membawa atribut dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Indonesia Sekarat” sebagai simbol kritik terhadap berbagai persoalan.
Baca juga : Sensus Ekonomi 2026 tingkat Pasbar dimulai
Massa memadati halaman depan kantor gubernur sambil menyampaikan orasi yang berisi tuntutan terhadap pemerintah. Selama aksi berlangsung, ratusan personel kepolisian disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah desakan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka secara transparan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada publik.
Mahasiswa juga menolak penggunaan APBD untuk renovasi rumah dinas gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, maupun kantor gubernur. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran tersebut dalam waktu 1 x 24 jam.
Demo di Kantor Gubernur Sumbar, Aliansi Organisasi Mahasiswa
Selain itu, Aliansi BEM Sumbar juga mendesak pemerintah bersama aparat penegak hukum segera menuntaskan persoalan tambang emas tanpa izin (PETI) yang masih marak terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Mereka meminta aktivitas tambang ilegal ditutup dan ditindak tegas dalam kurun waktu dua minggu.
Persoalan pasca bencana ekologis juga menjadi perhatian.
Massa menuntut percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) dan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada akhir 2025 lalu.
Sementara di sektor ekonomi dan pembangunan, mahasiswa meminta pemerintah lebih fokus memperbaiki kondisi ekonomi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana, serta memberikan perhatian terhadap meningkatnya biaya hidup dan persoalan pendidikan.
Tidak hanya menyasar pemerintah daerah, mahasiswa juga menyoroti peran 14 anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Barat. Mereka menuntut para wakil rakyat tersebut lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat Sumbar di tingkat nasional.
Dalam isu nasional, Aliansi BEM Sumbar menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang dinilai berpotensi mengancam ruang sipil dan kebebasan masyarakat. Sebaliknya, mereka mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Aksi berlangsung dengan penyampaian orasi secara bergantian dari perwakilan kampus dan organisasi mahasiswa. (h/dna)
