PADANG, hantaran.co — Pemprov Sumbar mencatat angka pengangguran di Sumbar mencapai 240 ribu orang di pengujung 2020. Meski secara persentase masih di bawah rata-rata nasional, Pemprov tetap menyiapkan strategi untuk menekan angka tersebut. Salah satunya dengan merancang skill development center (SDC) di setiap kota/kabupaten.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar Nazrizal, Senin (21/12/2020) kepada Haluan. Menurutnya, dari total 240 ribu penganggur, 50 ribu di antaranya menganggur karena pandemi Covid-19. Sementara 190 ribu lainnya merupakan penganggur terbuka.
“Memang masih di bawah rata-rata nasional, yang saat ini angka pengangguran terbuka itu ada pada angka 7,8 persen. Namun tetap saja, Sumbar punya tantangan berat untuk menyediakan lapangan kerja bagi 240 ribu penganggur. Persoalannya di tengah pandemi Covid-19 ini, angkatan kerja sudah siap masuk lapangan kerja, tapi pasar kerja tutup,” katanya.
Oleh sebab itu, kata Nazrizal, Pemprov Sumbar tengah mengembangkan forum Skill Development Center (SDC). Hingga saat ini, baru delapan kabupaten/kota yang telah memiliki forum pusat pengembangan keterampilan itu. Pemprov menargetkan, tahun depan seluruh kabupaten/kota sudah memiliki forum serupa.
“SDC pada dasarnya bertujuan untuk menyiapkan angkatan kerja melalui program pendidikan dan pelatihan. Kemudian, mensinergikannya dengan dunia usaha/industri, agar dapat menempatkan tenaga kerja sebanyak mungkin, mau pun dengan membangun wirausaha mandiri,” kata Nazrizal lagi.
Forum SDC, sambungnya, adalah wadah pelatihan yang melibatkan tiga unsur penting dalam menciptakan link and match antara tenaga kerja dengan dunia kerja. SDC sendiri terdiri dari unsur Academic (Diklat), unsur Business (Dunia Usaha/Industri), serta unsur Government (Pemda).
“Ke depan, Forum SDC ini akan segera merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan strategis untuk peningkatan SDM Ketenagakerjaan dan memfasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Sumbar yang membutuhkan kerja,” katanya lagi.
Selain itu, akibat Pandemi Covid-19, dari total 2,6 juta pekerja di Sumbar, 531 ribu di antaranya mengalami dampak diberhentikan sementara atau pengurangan ritme kerja dari keadaan saat kondisi normal. Perusahaan dinilai terpaksa mengambil jalan itu demi meringankan beban pengeluaran di masa krisis.
“Itu artinya, ada 13,2 persen dari jumlah tenaga kerja kita yang terdampak. Hal ini tentu perlu dicari solusi secara bersama. Yang agak mengkhawatirkan itu, seperti 50 ribu tenaga kerja yang akhirnya diputuskan hubungan kerjanya akibat pandemi, paling banyak itu pekerja di sektor informal. Salah satunya sektor pariwisata, seperti yang bekerja di hotel dan rumah makan/restoran,” katanya menutup.
Nasional 2,67 Juta Orang
Pandemi Covid-19 yang ikut menerpa Indonesia memang membuat jumlah pengangguran terus bertambah. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah bahkan mengatakan, setidaknya terjadi penambahan 2,67 juta orang penganggur baru karena faktor pandemi
“Akibat pandemi, ada tambahan pengangguran 2,67 juta atau 1,84% bila dibandingkan dengan bulan Agustus tahun lalu,” kata Ida, Jumat (11/12/2020) lalu, sebagaimana dikutip dari detikcom.
Bila ditotalkan, sambungnya, jumlah pengangguran yang ada di Indonesia hingga Agustus 2020 mencapai 9,7 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka 7,07 persen, yang naik 1,84 persen ketimbang tahun lalu. “Jumlah pengangguran terbuka 9,77 juta orang, dengan tingkat pengangguran 7,07 persen,” ujar Ida.
Uniknya, pendidikan vokasi yang lulusannya dinilai siap kerja, justru menjadi penyumbang terbanyak pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMK disebut Ida mencapai 13,55 persen, dan jadi yang tertinggi dari lulusan lainnya.
“Kalau dilihat dari tingkat pengangguran terbuka, SMK ini paling banyak dengan 13,55 persen. Ini membuktikan tidak terjadi link and match antara pendidikan vokasi dan pasar tenaga kerja,” kata Ida lagi.
Sementara itu, kondisi per Agustus 2020 menunjukkan, jumlah angkatan kerja di Indonesia adalah sebanyak 138,22 juta penduduk. Sementara itu, yang berstatus bekerja jumlahnya mencapai 128,45 juta.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, jumlah pengangguran yang bertambah berimplikasi pada berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebetulnya mencapai 10,69 persen, akan tetapi berkurang menjadi 9,69 persen karena pengaruh bantuan sosial (bansos).
“Adanya perlindungan sosial maka kita bisa menurunkan dampak buruk dari yang seharusnya 10,96 persen menjadi 9,69 persen. Ini lebih rendah 1,5 persen. Itu suatu angka yang cukup signifikan,” kata Sri Mulyani. Tak hanya itu, ia menyebutkan tingkat kesejahteraan yang menurun juga tercermin dari banyaknya masyarakat yang saat ini beralih dari sektor formal ke informal yaitu dari 44,12 persen turun ke 39,53 persen. “Mereka kemudian menjadi pekerja di sektor informal sehingga pekerja di sektor informal naik dari 55,8 persen menjadi 60,4 persen,” jelas Sri Mulyani. (*)
Riga/hantaran.co