JAKARTA, hantaran.co – Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Athari Gauthi Ardi, kembali membuktikan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat di Sumatera Barat.
Setelah berhasil memboyong begitu banyak program unggulan di bidang infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi, kali ini ia menggebrak dengan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tak tanggung-tanggung, tahun ini saja ada sebanyak 1.500 unit BSPS bagi masyarakat kurang mampu yang akan segera diresmikan. Program unggulan dari Kementerian PUPR, dalam mendorong kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya bagi perumahan masyarakat yang tidak layak huni berhasil diperjuangkan Athari untuk Sumatera Barat.
“Alhamdulilah, 1.500 unit program BSPS ini merupakan usulan dan aspirasi dari saya untuk bisa direalisasikan pada tahun 2021 ini. Sekarang lagi proses pendataan dan proses pendataannya hampir rampung, dan segera akan kita resmikan pelaksanaannya,” kata Wasekjend DPP PAN ini kepada hantaran.co Sabtu (25/9/2021).
Disebutkannya, khusus untuk 1.500 yang akan diresmikan ini memang difokuskan untuk Kabupaten Solok saja. “Memang aspirasi saya tahun 2021 ini banyak saya berikan ke Kabupaten Solok, karena saya putri asli Solok. Sedih saya lihat Kabupaten Solok jauh tertinggal dibanding kabupaten lain di sumbar. Makanya awal saya menjabat ini saya kebut dulu semua program untuk kampung saya,” katanya.
Terkait dengan program BSPS, Athari menyebutkan untuk tahun anggaran 2022 sudah diusulkan sebanyak 1.750 sampai 2.000 unit untuk program BSPS ini, yang mana nantinya akan disebar untuk masyarakat di daerah Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, dan Solok.
”Saya ingin Sumatera Barat terbebas dari rumah tidak layak huni. Saya akan terus pastikan masyarakat Sumatera Barat hidup di tempat yang layak, aman, dan nyaman,“ tegas putri Bupati Kabupaten Solok itu.
Dikatakannya, kemajuan daerah harus dimulai dulu dari lingkungan yang kecil, yaitu keluarga. Untuk mencapai kemajuan daerah, harus terlebih dahulu menciptakan kehidupan yang layak dan nyaman. Dengan diwujudkannya rumah layak huni, otomatis tingkat kesejahteraan akan mulai meningkat dan kemajuan daerah akan langsung terlihat jelas. Dan saya tidak akan pernah puas dan berhenti sampai di sini, ini adalah program berkelanjutan yang selalu saya perjuangkan,” tutup Athari.
Untuk diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan mitra Kementerian PUPR, Anggota Komisi V DPR RI asal Sumbar, Athari Gauthi Ardi, ternyata membawa enam usulan pembangunan untuk tahun 2022.
Enam usulan ini, kata Athari, sifatnya prioritas karena kondisi di lapangan sangat memprihatinkan dan butuh penanganan segera. Enam usulan itu diantaranya, pembangunan Jembatan Sungai Pisang di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dimana kondisinya saat ini rusak parah dan diminta segera untuk direvitalisasi.
Selain itu Jembatan Sungai Sarik di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang yang mengubugkan dengan Kecamatan Lubuk Begalung. Dimana kondisi jembatan ini juga sudah rusak parah dan butuh revitalisasi melalui RAPBN 2022. “Ini cukup urgen dan mendesak untuk dilakukan revitalisasi,” katanya.
Selain pembangunan jembatan, Athari juga membawa dua usulan perbaikan jalan yang mana jalan akses Painan – Bengkulu dan jalan akses Padang – Sicincin. “Untuk jalan Painan – Bengkulu ini kondisinya sangat rawan longsor membutuhkan tindakan segera untuk pembenahan,” ujar politisi PAN ini.
Selain itu, akses Padang – Sicincin yang mana ini berkaitan dengan penghentian sementara pembangunan jalan tol.
Usulan lainnya, lanjut Athari, normalisasi Batang Lembang yang pembangunannya tak kunjung selesai yang mengakibatkan sering terjadi banjir dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa.
“Saya minta normalisasi Batang Lembang ini bisa segera diambil alih oleh pemerintah pusat untuk segera dituntaskan dengan menggunakan penganggaran APBN. Karena kalau mengandalkan penganggaran daerah tak bakal selesai dalam waktu singkat,” kata Wasekjen DPP PAN ini.
Dikatakannya, pemerintah Sumbar sudah tidak sanggup untuk segera menyelesaikan normalisasi Sungai Batang Lembang tersebut. Ia beralasan, Pemprov Sumbar terkendala soal besarnya dana yang dibutuhkan hingga 200 Miliar dan selama ini menurut dia pada tahun 2018 Pemprov hanya sanggup menganggarkan Rp3,8 Miliar dan 2019 hanya Rp7,7 Miliar.
“Sungai Batang Lembang ini kan penyambung dari Kabupaten Solok sampai Kota Solok, dia itu panjangnya 42 kilometer, ini nggak masuk akal sebenarnya untuk ditangani oleh provinsi, karena untuk normalisasi Sungai Batang Lembang ini di perlu 200 miliar, nggak mungkin Provinsi bersama dengan Kabupaten Kota untuk membenahi ini, 2018 hanya sanggup Rp3,8 miliar, 2019 hanya Rp7,7 miliar, ini sampai anak cucu saya juga nggak selesai kalau terus-terusan ditangani oleh provinsi,” jelas Athari.
Terakhir Athari juga meminta untuk pembangunan pengamanan abrasi pantai Sungai Barameh, Kelurahan Gates Nan X, Kecamatan Lubukbegalung, yang mana abrasi di daerah itu semakin meluas dan membutuhkan penanggulangan segera dari pemerintah. (*)