PADANG, hantaran.co–Pengamat Kebijakan Publik Unand Aidinil Zetra menilai pembebasan lahan yang belum kunjung usai dan menuai banyak konflik disebabkan tanah yang digunakan untuk pembangunan tol Padang-Pekabaru merupakan tanah ulayat dan harga ganti rugi juga masih terlalu kecil.
Akibatnya masyarakat enggan memberikan lahan mereka untuk pembangunan jalan tol Padang-Sicincin ini.
“Selain itu sulitnya pembebasan lahan tol karena masyarakat menilai dalam pembangunan jalan tol ini akan menimbulkan banyak kerugian pada masyarakat sekitar, seperti debu, getaran, dan alat berat yang lalu lalang dalam proses pengerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk tidak mudah menyetujui pembangunan jalan tol di daerah mereka,” ungkapnya.
Sebagai kompensasi atas kerugian itu, lanjutnya, masyarakat meminta pemerintah memberikan pelayanan gratis untuk masuk jalan tol, atau memperkerjakan mereka pada pada proses pembangunan jalan tol. Namun harapan masyarakat sampai saat ini tidak terpenuhi, sehingga sulit dicari titik temu antara masyarakat dan pemerintah.
“Untuk memenuhi tuntutan masyarakat memang bukan perkara mudah. Ini menyangkut kewenangan banyak pihak seperti permintaan untuk menggunakan tanaga kerja setempat, itu adalah kewenangan PT. Hutama Karya. Sedangkan untuk meningkatkan harga ganti rugi di luar takaran tim appraisal tentu terkendala aturan administrasi keuangan yang tidak lentur sehingga tidak mudah bagi pemerintah daerah dalam mengambil sikap,” katanya lagi.
Aidini menyebutkan jika masyarakat tetap bertahan dengan pemintaan terkait harga lahan yang sesuai dan kompensasi atas kerugian materil dan nonmateril tentu tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali harus kembali memikirkan cara agar harapan masyarakat itu dapat dipenuhi.
“Ketika ketimpangan sosial ekonomi sangat tinggi saat ini memang sulit untuk mengharapkan agar masyarakat rela berkorban. Berbeda dengan dulu ketika bangsa ini merasa senasib seperjuangan maka semangat rela berkorban juga tinggi,” katanya menutup.
(Riga/Hantaran.co).