PADANG, hantaran.co — Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, memberikan garansi, gubernur baru terpilih bakal melanjutkan proyek jalan tol ruas Padang-Pekanbaru. Hal ini karena jalan tol sepanjang 254.8 km tersebut adalah bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang merupakan proyek strategis nasional.
Hal ini disampaikannya saat Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan Padang Ekspres Group di Adinegoro Room Graha Pena Padang, Kamis (4/2/2021). FGD tersebut membahas kelanjutan pembangunan ruas jalan tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin.
“Apapun yang terjadi, pembangun jalan tol tetap lanjut dan dijalankan. Tidak ada kata berhenti, siapapun yang akan jadi gubernur terpilih nanti. Karena ini merupakan program nasional yang diamanatkan oleh Presiden RI,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi selama ini adalah yang terkait dengan pembebasan lahan warga yang terkena proyek jalan tol. Kendati demikian, ia meyakinkan, semua persoalan tersebut dapat diselesaikan lewat pendekatan persuasif dengan masyarakat.
“Sebenarnya kalau mau, pemerintah bisa saja main ‘kasar’. Kalau ada yang merusuh bawa saja TNI-Polri. Toh, sudah ada penggantian yang adil sesuai Undang-Undang. Tapi kan tidak bisa begitu. Kami juga tidak ingin begitu. Makanya pendekatan secara persuasif dan musyawarah mesti diutamakan,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan PT Hutama Karya Sumbar, Marthen Robert Singal, mengatakan, sejak diresmikan pembangunannya tiga tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo, progres pembebasan lahan jalan tol ini baru mencapai 10,97 persen atau sekitar 5,07 kilometer. “Kalau untuk progres konstruksi baru mencapai 38,206 persen,” ujarnya.
Ia menyebut, jalan tol ini ditargetkan beroperasi tahun 2022. Namun menurutnya, syaratnya proses pembebasan lahan tuntas awal tahun ini. Saat ini, katanya, sudah selesai dilakukan beberapa tahapan mulai dari tahap inventarisasi kepemilikan lahan, lalu tahap pengukuran. “Yang belum itu adalah tahap administrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kendala penuntasan jalan tol ini terletak pada persoalan pembebasan lahan karena hampir sebagian besar lahan yang dilewati merupakan tanah ulayat. “Tanah di Sumbar itu ada kekuatannya. Karena hampir 80 persen adalah tanah ulayat,” katanya. (*)
Hamdani/hantaran.co