SOLOK, hantaran.co—Bupati Solok Epyardi Asda mempertanyakan apakah benar ada upaya sekelompok orang yang ingin menggagalkan program Pemerintah Kabupaten Solok dalam mengembangan pariwisata. Hal ini ia sampaikan setelah adanya pemberitaan yang menganggap adanya reklamasi dan perusakan lingkungan di Danau Singkarak.
“Saya mempertanyakan ini apa iya ada dugaan upaya agar Kabupaten Solok ini tidak maju, selalu terbelakang? Karena untuk pembangunan pariwisata yang jelas didukung oleh masyarakat ini kok malah dibawa-bawa ke KPK, ini aneh. Apakah ada korupsi di sini. Padahal ini jelas ada investor yang ingin membangun dan tentu menata dengan indah kawasan danau,”ucapnya saat menerima kunjungan anggota DPRD Sumbar dan Kabupaten Solok di Dermaga Singkarak pada Senin (24/1).
Epyardi mengungkapkan, dugaan itu mulai tampak saat tanah milik Pemkab Solok yang sudah bersertifikat digugat oleh sekelompok orang. Dimana tanah itu dibangun oleh pemerintah untuk fasilitas umum dan objek wisata.
“Jelas-jelas itu tanah milik Pemkab, tapi digugat dengan berbagai alasan. Padahal kita tahu tanah itu sedang dibangun fasilitas untuk wisatawan. Kunjungan wisata naik, masyarakat pun ikut merasakan dampak ekonomi wisata itu,”ucapnya.
Dugaan lainnya kata Epyardi ketika adanya investor yang masuk ke Singkarak untuk mengembangkan objek wisata. Baik itu wisata air dan wahana permainan anak. Di saat semua izin dari Pemkab sudah keluar izin dari provinsi tidak kunjung keluar. Bahkan dilaporkan ke KPK.
“Kami Pemkab Solok berbagai cara untuk mempermudah investor masuk ke Kabupaten Solok. Di saat kami permudah tetapi di atas malah tidak kunjung dikeluarkan izinnya. Ada sekelompok orang yang melapor ke KPK. Lalu ada lembaga yang ikut-ikut menuduh pencemaran lingkungan, tapi faktanya justru sebaliknya. Investor ini malah mengkonservasi ikan-ikan endemik,”tutur Epyardi.
Menurutnya, yang disorot oleh lembaga tersebut hanya investor yang berada di dermaga Singkarak. Padahal kata Epy, jika benar-benar lembaga tersebut ingin menyelidiki, banyak lokasi di selingkar danau yang justru ada reklamasi.
Upaya-upaya tersebut menurutnya justru akan membuat investor malas ke berinvestasi. Dan hal itu akan berdampak pada perekonomiaan masyarakat, terutama saat pandemi.
“Ujung-ujungnya investor rugi, kabur dari Kabupaten Solok, dan kampung halaman saya ini jadi tidak pernah maju jauh tertinggal. Mungkin hal inilah yang sengaja dilalakukan oleh sekelompok orang tersebut,”ucapnya.
Meski begitu Epyardi meminta dengan kedatangan anggota DPRD Provinsi Sumbar dan Kabupaten Solok ke lokasi pembangunan wisata di Singkarak dapat melihat secara jelas fakta-fakta di lapangan.
Tak hanya itu ia juga meminta untuk masyarakat tetap bersabar dalam menikmati wisata di Danau Singkarak. Pihaknya dari Pemkab tetap berupaya mensejahterakan warganya, memberikan kenyamanan, serta merasakan dampak ekonomi di bidang pariwisata.
Sebelumnya, objek wisata terkenal lainnya di Kabupaten Solok tepatnya di Alahan Panjang Resort sempat ditutup oleh sekelompok orang. Mereka mempermasalahkan soal tanah. Hal ini pun muncul saat Pemkab mulai mendatangkan investor untuk pengembangan pariwisata.
Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri mengawal investasi di Indonesia hingga bisa menetas dan direalisasikan. Karena motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional adalah investasi, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya berkontribusi sebesar 15 persen.
“Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18 sampai 15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya apa? 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi agar setiap investasi betul-betul bisa direalisasikan karena kunci penggerak ekonomi kita ada di situ,” ujar Presiden.
Lebih lanjut Presiden menjelaskan bahwa sekarang ini investasi tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Menurutnya, investasi di luar Jawa justru kini lebih banyak, yakni sekitar 51,7 persen, dibandingkan Jawa yang berkontribusi sekitar 48 persen.
“Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang, jaga. Saya sudah titip juga ke Kapolri, kapolda yang tidak bisa menjaga diperingatkan, sulit tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, maaf saya keras, ngomong keras, tidak bisa, diganti,” tegasnya.
(Dafit/Hantaran.co)