PADANG, hantaran.co — Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Mario Syah Johan, berharap pemerintah pusat memberi izin untuk kelanjutan pembangunan Jalan Kambang- Muara Labuh yang menghubungkan Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Disampaikan Mario, saat ini pembangunan Jalan Kambang-Muara Labuh terkendala karena adanya zona Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) sebagai hutan konservasi, dan paru-parunya dunia.
“Sementara jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat Solok Selatan dan Pesisir Selatan. Jalan itu adalah satu-satunya untuk evakuasi tsunami, seandainya terjadi tsunami di Pessel, itu yang bisa dipakai. Sebab itu, kami mohon pada pemerintah pusat untuk diberikan izin, dibukanya jalan ini,” ujar Mario kepada Haluan belum lama ini.
Selain sangat dibutuhkan untuk lalu lintas barang dan orang, dan sebagai jalur evakuasi tsunami, menurut putra daerah So- lok Selatan itu, dibukanya jalan Kambang-Muara Labuh juga akan bermanfaat mendukung sektor pariwisata pada dua daerah terkait, yaitunya di Kabupaten Solok Selatan dan Pessel.
“Kata Pak Presiden, infrastruktur jalan untuk pariwisata kan diprioritakan, sedangkan di Pessel ada Pulau Mandeh, kemudian Solok Selatan ada Seribu Rumah Gadang, dua-duanya sudah diakui sebagai destinasi wisata di tingkat internasional. Jadi, mohon untuk Pak Presiden ini diberikan izin, melalui kajian oleh Balitbang tentunya,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Solok Selatan dan tokoh masyarakat Pesi sir Selatan juga telah men datangi Gedung DPRD Sumbar untuk menyam- paikan aspirasi terkait ini. Mereka meminta agar pem bangunan jalan Kambang-Muara Labuh dilanjutkan.
Menurut Datuk Itam, pembangunan jalan yang menghubungkan Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan di Sumbar itu memiliki sejarah panjang, karena nenek moyang dua daerah telah melalui jalan tersebut. “Kita meminta agar Menteri Lingkungan Hidup RI, agar memberikan izin dalam bidang lingkungan, sehingga pembangunan jalan Kambang- Muara Labuh dilanjutkan,” ujar Datuk Itam di DPRD Sumbar, Jumat (29/1/2021).
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar asal partai Nasdem, Bakri Bakar, mengatakan, kebutuhan jalan Kambang- Muara Labuh menjadi kebutuhan masyarakat. “Kita dapat menggunakan jalan sebagai jalur evakuasi masyarakat, karena Sumbar rawan bencana gempa dan Kabupaten Pesisir Selatan rawan tsunami,” ujar Bakri Bakar.
Dikatakan Bakri Bakar, pihaknya bersama Gubernur Sumatera Barat akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan. “Pembangunan jalan dapat memperkuat hubungan sosial dan budaya antara kedua kabupaten serta merupakan dambaan bagi masyarakat,” katanya.
Bakri Bakar menuturkan, berdasarkan informasi, panjang jalan Kambang- Muara Labuh lebih kurang 60 kilometer. Kondisi jalan sudah diaspal lebih kurang 25 kilometer, sebab itu pembangunan jalan ini masih perlu dilanjutkan.
“Kita bakal bekerja secara sungguh- sungguh menerima aspirasi masyarakat kedua kabupaten ini, karena jika kita tidak be- kerja sungguh-sungguh hasil tidak optimal,” ujar Bakri. (*)
Leni/hantaran.co