PADANG, hantaran.co — Rencana PT Hutama Karya mengalihkan pengerjaan tol dari ruas Padang-Sicincin ke ruas lahan yang lebih siap ikut disayangkan sejumlah pihak. Oleh karena itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi diharapkan bisa mengurai masalah pembebasan lahan secara konkrit, sehingga pengerjaan jalur penghubung menuju Jalan Tol Trans Sumatra (TTS) itu tetap berlanjut.
Kalangan DPRD Sumbar bahkan meminta gubernur atau pun Wakil Gubernur Audy Joinaldy untuk turun langsung ke tengah masyarakat, dan melihat langsung kendala teknis dalam pembebasan lahan. Di sisi lain, Gubernur Sumbar Mahyeldi sendiri sudah menyatakan sikap bahwa akan segera menyelesaikan persoalan tersebut.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, mengatakan, Pemprov perlu mengidentifikasi masalah yang menghambat pembangunan tol yang berdampak pada keputusan PT Hutama Karya (HK) selaku kontarktor proyek, yang hendak mengalihkan (refocusing) pengerjaan tol ke ruas yang lebih siap, yang kemungkinan besar terdapat di luar Sumbar.
“Gubernur, wakil gubernur, beserta jajarannya, perlu duduk bersama dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan. Kepala daerah wajib terjun langsung untuk mendengar dan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait pengerjaan proyek tol itu,” kata Supardi kepada Haluan, Selasa (9/3).
Supardi mengatakan, molornya pembebasan lahan adalah buah kelalaian dari kepala daerah sebelumnya, baik gubernur mau pun bupati. Padahal, selama ini Pemda telah mendapatkan dukungan dari Forkompimda seperti Kapolda, Danrem, dan Kajati, yang sudah sangat serius mengawal proyek strategis nasional tersebut.
Menurut Supardi, DPRD banyak menerima keluhan masyarakat terkait kejelasan uang ganti rugi lahan, tetapi masalah itu tidak segara dijawab atau diselesaikan oleh pihak terkait sehingga berlanjut sampai sekarang dan menjadi bom waktu. Oleh karena itu, ia mendesak Pemprov untuk segara menyelesaikan.
“Segera lakukan komunikasi dengan berbagai pihak, dan libatkan juga DPRD Sumbar. Sebab, selama ini masyarakat mengadunya ke DPRD. Oleh karena itu, mari selesaikan bersama-sama, karena masalah ini tidak akan selesai jika dikerjakan sendiri. Kepala daerah tidak cukup hanya mendengar bawahan saja, tapi harus dengar langsung dari masyarakat,” ujarnya lagi.
Di sisi lain, Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Sumbar Lazuardi Erman menyatakan pihaknya akan turun langsung dan mengidentifikasi apa yang selama ini menjadi dasar keberatan masyarakat terhadap pembebasan lahan serta pembangunan tol. Ia mengaku sudah banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait polemik tersebut.
“Karena kami belum turun, maka kami belum bisa mendeteksi persoalan konkretnya seperti apa. Tapi, yang menjadi soal utama itu kan soal harga. Itulah yang harus dipastikan ke lapangan. Kami Komisi IV akan segera turun sesuai tugas dan fungsi kami,” katanya.
Lazuardi menyebutkan, selama ini, masyarakat terutama warga pemilik lahan mengaku tidak mendapatkan informasi secara utuh. Padahal menurutnya, jika pembangunan jalan tol dihentikan, tentu saja akan membawa dampak kerugian besar bagi Sumbar.
Lazuardi juga mengingatkan, agar Pemprov berkaca pada proses pembangunan JTTS di Riau ruas Pekanbaru-Dumai, yang saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat. Ia meyakini, jika proses pembangunan jalan tol di Riau juga mengalami permasalahan lahan, akan tetapi kendala itu bisa diatasi dalam waktu relatif singkat.
“Kami di Komisi IV optimistis pembangunan tol di Sumbar akan rampung. Kita harus belajar dari Riau yang bisa menyelesaikan tol Pekanbaru-Dumai dalam waktu relatif singkat. Bukannya di Riau itu tidak ada masalah, mereka juga ada persoalan pembebasan lahan. Tapi mereka bisa menyelesaikan,” katanya lagi.
Selain itu, Lazuardi juga berharap pihak HK lebih terbuka lagi kepada Pemprov Sumbar terkait kesulitan apa yang mereka hadapi di lapangan. Lazuardi menyatakan, DPRD Sumbar mendorong penuh agar pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tetap dilanjutkan, dan menyarankan Pemprov melibatkan seluruh pihak untuk mengatasi masalah pembebasan lahan.
“DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten, serta tokoh masyarakat, harus dilibatkan untuk mencari jalan tengah persoalan ini, termasuk juga BPN. Semuanya harus bersama-sama,” katanya lagi.
Bentuk Posko Informasi
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Dapil Padang Pariaman-Kota Pariaman, Nurnas. Menurutnya, masyarakat di sekitar lokasi pembangunan jalan tol tersebut selama ini hanya mendapatkan informasi dari mulut ke mulut. “Masyarakat butuh komunikasi yang dua arah. Mereka butuh pihak yang bisa menjawab secara langsung kekhawatirannya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Nurnas menyarankan Pemprov dapat membuat sebuah posko informasi khusus, sehingga tidak ada informasi yang simpang siur di tengah masyarakat. Ia meyakini, dengan penjelasan dan informasi yang utuh, maka masyarakat akan bersedia melepaskan lahan yang dikuasai.
“Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya sendiri. Harus ada yang memberikan kepastian kepada mereka. Dibutuhkan komunikasi yang intens,” kata Nurnas.
Nurnas mengatakan, Pemprov Sumbar harus lebih menjelaskan manfaat yang akan diterima masyarakat dari pembangunan tol tersebut. “Jangan sampai Sumbar rugi pada masa yang akan datang karena persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan ini, malah tidak selesai karena kurang serius. Di Minangkabau ini, tidak ada kusut yang tidak bisa selesai,” katanya menutup.
Senada dengan Nurnas, Anggota DPRD Sumbar Komisi IV lainnya, Suharjono menilai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar perlu untuk meninjau langsung ke lapangan, dan mengidentifikasi persoalan yang terjadi. Agar, pembangunan tol tetap berjalan dan masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Jika kita mau bersama-sama serius, persoalan ini pasti akan ada jalan tengahnya.Terkait harga tanah yang selama ini jadi soal, kami minta Pemprov bisa memastikan tidak ada masyarakat yang dirugikan dari besaran yang diterima. Harus adil. Jangan ada yang dibeda-bedakan,” kata Suharjono.
Gubernur : Tetap Lanjut
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru tetap akan berjalan. Ia pun sudah menggelar rapat kordinasi (rakor) dengan sejumlah pihak dan lembaga terkait pada akhir pekan lalu, demi percepatan pembangunan jalan tol tersebut.
“Tidak ada yang berhenti dan anggarannya masih tetap. Sekarang, kita fokus pada pembebasan tanah. Fokus pada pekerjaan, bukan pada kendala. Pembangunan bisa kembali dilanjutkan dalam waktu dekat agar target pengerjaan selesai pada akhir 2022 itu bisa tercapai,” kata Mahyeldi usai rakor dengan bupati/wali kota di Padang. (*)
Riga/hantaran.co