JAKARTA, hantaran.co — Anggota Komisi VI DPR,, Nevi Zuairina, meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar memperkuat instrumen investasi di daerah. Diharapkan nantinya dengan penguatan ini perkembangan ekonomi di daerah semakin progresif dan signifikan.
Beberapa hal di daerah yang dapat dilakukan dengan peran BKPM menurut Nevi akan memberi percepatan geliat perekonomian di daerah, diantaranya adanya Dana Alokasi Khusus untuk peningkatan kapasitas dan sosialisasi terkait perizinan dan OSS, penambahan anggaran pengawasan pelaksanaan penanaman modal di provinsi dalam rangka peningkatan realisasi investasi, dan membantu daerah menyiapkan studi kelayakan terkait dengan sektor unggulan potensi investasi di daerah.
“Selain DAK, pengawasan dan studi kelayakan, membantu daerah untuk menyiapkan strategi promosi dalam rangka peningkatan minat investasi di daerah dan membentuk kawasan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang baru di luar pulau jawa dalam rangka pemerataan investasi akan semakin menambah potensi pertumbuhan iklim bisnis di daerah,” kata Nevi.
Politisi PKS ini mencatat realisasi investasi melebihi target pada 2020 sebesar Rp826,3 triliun, dan lebih besar dari realisasi 2019. Investasi sepanjang tahun 2020 ditopang oleh penanaman modal dalam negeri sebesar 50,1% atau naik 7% secara year on year (yoy), menjadi sejarah baru karena dalam lima tahun terakhir investasi selalu ditopang oleh modal asing atau foreign direct investment (FDI). Namun ia menduga, asing lebih enggan berinvestasi karena pandemi dan lebih menahan sumberdayanya menunggu pandemi usai.
“Dari sini kita dapat melihat bahwa potensi sumber daya dalam negeri mampu mengalahkan asing dalam persoalan investasi. Ini berarti, selama ini potensi dalam negeri belum tergali optimal dan masih akan ada potensi-potensi lain yang sesungguhnya dalam negeri mampu untuk lebih berdaya dibandingkan sumber daya asing”, urai Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini memberi apresiasi kepada BKPM yang telah dicapai BKPM yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun ia menyarankan agar UMKM dapat diberikan porsi yang lebih dari sebelumnya. Pelaksanaan investasi harus sejalan dengan upaya pengembangan UMKM, mengingat UMKM merupakan kekuatan ekonomi rakyat dan menjadi kontributor sebesar 61,1% bagi PDB nasional di tahun 2018.
Anggota Fraksi PKS ini juga meminta kepada BKPM agar investasi di daerah mengarah pada padat karya. Dan arah dari investasi ini jangan yang menguras Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Ia juga meminta agar investasi dapat dilakukan secara merata se-Indonesia. Ada proprsi yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.
“Saya berharap ke depannya BKPM mampu menjadi lembaga yang berperan besar pada penumbuhan usaha kecil menengah sehingga dalam waktu di masa depan, terjadi keseimbangan kekuatan ekonomi rakyat yang dapat ditunjukkan pada gini rasio yang tidak terlalu jauh,” tutup Nevi Zuairina. (*)
Isra/hantaran.co