SOLOK, hantaran.co—Bupati Solok Epyardi Asda, diwakili Sekretaris Daerah Medison, memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok pada Senin (9/1/2023). Rapat itu membahas agenda percepatan untuk tahun 2023.
Asisten I Pemkab Solok, Syahrial menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini adalah agenda rutin yang harus dilakukan setiap tahun.
Menurutnya, ada banyak agenda yang harus dikejar dari awal tahun agar tidak sampai menumpuk di akhir tahun.
“Diimbau agar masing-masing SKPD betul-betul mempersiapkan dari awal tahun ini untuk mencapai perubahan yang lebih baik, contohnya dalam waktu dekat pada bagian Kesra, akan mengikuti event MTQ Nasional di Solok Selatan. Bagian dinas pendidikan akan mengadakan Porprov,”ujarnya.
Syahrial mengatakan tahun ini merupakan tahun politik. Ia meminta agar tetap menjaga situasi, berhati-hati, tetap pada prosedur yang jelas dan semua administrasi yang tercatat rapi.
“Jangan beri celah kepada oknum-oknum yang nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari,”tuturnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Medison menyampaikan bahwa dalam arahan presiden, Mendagri dinilai bagus dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu untuk seluruh kepala OPD, mulai Senin untuk dapat hadir tanpa diwakili tanpa terkecuali pada jam 8 pagi untuk rapat koordinasi inflasi daerah.
Ia mengatakan mengawali tahun segera selesaikan kewajiban laporan di tahun 2022, ini menjadi prioritas, menuntaskan laporan pertanggungjawaban keuangan, dan rekon aset, terkait barang persediaan, karena ada batas waktu sampai 15 Januari 2023.
“Target kita laporan keuangan ke BPK di akhir Januari sudah dilaporkan paling lambat 25 Januari 2023,”ucapnya.
Medison melanjutkan bahwa di awal tahun tentu ada percepatan-percepatan yang harus dilakukan diantaranya, percepatan penunjukan pengelola keuangan, percepatan program 2023 dimana persyaratannya harus entri SIRUP diaplikasi.
“Kalau hal tersebut tidak dilakukan, tidak akan bisa masuk pengadaan barang dan jasa. semua dilakukan secara bersama-sama, untuk itu harus bisa mengkoordinir personil internal. Percepatan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat PL ataupun tender, untuk itu diminta agar segera mempersiapkan dokumen perencanaannya,”tuturnya.
Lebih lanjut disampaikannya, untuk meningkatkan kualitas sistem dalam pemerintahan, agar dimohon untuk memfungsikan sistem kerja bertingkat. Untuk tahun 2023, agar melakukan peningkatan dalam hal paraf surat dari yang manual menjadi paraf digital.
Lanjutnya di tahun 2023 ini, akan menganggarkan peningkatan kapasitas aparatur, pembekalan KPA, PPK PPTK dan pekabat pengelola keuangan.
KPA/PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperoleh hal tersebut, pemda akan membiayainya dan bekerjasama dengan lembaga yang ada di Unand.
Medison juga menyampaikan program prioritas pada tahun 2023 di antaranya, revisi penyusunan perda RTRW, RIPPARDA, PDAM, dan LP2B, penyusunan perda penyertaan modal ke Perumda Solinda, percepatan jalan kabupaten dimana bupati berharap pada saat HUT RI ke 78, jalan kabupaten telah bagus dan layak.
Lalu ada agenda pemilihan wali nagari, hari ulang tahun Kabupaten Solok, festival pariwisata 5 danau, peningkatan RSUD arosuka menjadi rumah sakit rujukan penyakit jantung dan stroke dan pengendalian inflasi daerah
Plt Asisten II Syaiful mengatakan, akan segera lakukan percepatan di bidang infrastruktur dan percepatan pada barang dan jasa, seperti pemaketan kegiatan.
“Kita bener-benar mempelajari dan hati-hati dalam pemutusan kontrak, dan administrasi harus detail dan jelas,”kata Syaiful.
Tampak hadir mengikuti Rakor Asisten III Edityawarman, Staf Ahli Bidang Ekbang Kesra Eva Nasri, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM Mulyadi Marcos, kepala OPD dan Camat se- Kabupaten Solok.
(Dafit/Hantaran.co)