PADANG, hantaran.co — Puluhan niniak mamak dari Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan mendatangi Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, di kediamannya, Sabtu (5/12/2020). Kedatangan itu sekaitan dengan usulan pelebaran akses jalan Kambang-Muara Labuh.
Perwakilan niniak mamak dari Banda Sapuluah, Pesisir Selatan, Datuak Bandaro Hitam mengatakan, salah satu alasan perlunya dilebarkannya jalan setapak antara Kambang-Muara Labuh tersebut adalah terkait mitigasi bencana. Masyarakat memerlukan akses jalan sebagai antisipasi terhadap potensi bencana tsunami yang bisa sewaktu-waktu melanda.
Sementara itu, perwakilan dari Muara Labuh, Solok Selatan, Inyiak Majolelo, mengatakan, terbukanya akses jalan akan menguntungkan dari banyak aspek, baik aspek ekonomi, kebudayaan, maupun kekeluargaan. Selain itu, pelebaran jalan dapat mempersingkat waktu tempuh dari 10 jam menjadi hanya dua jam.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendukung penuh usaha tersebut. Bahkan, pihaknya sudah mengirimkan surat berulang kali kepada pihak kementerian.
Namun, pemerintah pusat tetap tidak memperbolehkan, karena jalan tersebut melintasi kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang merupakan kawasan hutan konservasi dan paru-paru dunia.
Irwan mengaku isu TNKS sebagai hutan konservasi yang harus terus dilindungi bukanlah isu Sumbar atau Indonesia saja, melainkan juga isu dunia yang sering dibawa dalam berbagai pertemuan-pertemuan internasional.
Walaupun demikian, Irwan tetap mengatakan akan kembali membawa usulan ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Mudah-mudahan Januari 2021, bersama-sama ninik mamak kita agendakan untuk bertemu dengan menteri terkait di Jakarta,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga diapungkan berbagai solusi pelebaran jalan setapak yang telah berusia ratusan tahun tersebut, tanpa harus merusak hutan yang ada. Di antaranya melalui jalan layang atau alternatif lain yang memungkinkan koneksi dua daerah tersebut dapat kembali terhubung.
“Konsep ini harus kita matangkan bersama para pakar, agar nanti ketika menghadap menteri, kita punya konsep dan tawaran-tawaran alternatif terkait jalan Kambang-Muara Labuh ini,” ujar Irwan.
Anggota DPRD Sumbar yang berasal dari Solsel, Nurfirmanwansyah, menututrkan, jalan tersebut bukanlah jalan yang baru, tapi jalan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu. Ia juga menyinggung tentang wacana kontribusi negara-negara industri maju kepada provinsi atau daerah di mana TNKS berada dalam bentuk perdagangan karbon (carbon trade). Terdapat kompensasi yang diberikan kepada daerah-daerah pemilik hutan sebagai penyerap karbon.
Carbon trade merupakan kompensasi yang diberikan oleh negara-negara industri maju (penghasil karbon) untuk membayar kerusakan lingkungan akibat asap karbondioksida (CO2) kepada negara pemilik hutan (penyerap karbon). Mekanisme carbon trading telah menjadi solusi di beberapa negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. (*)
Hamdani/hantaran.co