PADANG, hantaran.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar mengkritisi pengelolaan anggaran Rp514 miliar yang dikelola Pemprov Sumbar untuk penanganan Covid-19. Kalangan DPRD menilai anggaran ini apabila dikelola dengan baik akan mempercepat penanganan pandemi Virus Corona di Sumbar.
Dikatakan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp541 miliar hanya dikucurkan di dua sektor saja yakni penanganan bidang kesehatan dan penyediaan jaring pengaman sosial.
“Harusnya ada tiga sasaran yang dicapai dengan anggaran itu, yakni penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Yang tak tercakup dalam anggaran ini penanganan dampak ekonomi,” ujar Supardi dalam Rapat Paripurna di DPRD Sumbar Senin (14/9/2020).
Pemprov Sumbar, kata Supardi, belum menjaga kondisi ekonomi daerah tetap hidup. Dan bahkan dinilai ini belum tersentuh sama sekali. “Padahal tersisa anggaran sebesar Rp60 miliar lebih yang harusnya dapat digunakan untuk penanganan dampak ekonomi terutama pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi,” tuturnya.
Sebenarnya menurut Supardi, apabila hal ini dilakukan maka perekonomian masyarakat tetap bergerak dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terganggu terlalu dalam.
“Hal ini sesuai dengan instruksi Mendagri 5 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD 2020 tetap fokus pada penanganan Covid-19 yang mencakup penanganan bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi penyediaan jaring pengaman sosial,” terangnya.
Ia mengatakan, prioritas pada program penanganan dampak ekonomi mulai dari pemberian stimulus berupa bantuan modal kepada pelaku usaha yang belum masuk program pemulihan nasional. Kemudian anggaran ini juga bisa untuk mengoptimalkan pelaksanaan infrastruktur terkait program padat karya yang memanfaatkan tenaga lokal.
Setelah itu penguatan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, menggerakkan sektor pariwisata berskala lokal dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendorong Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM membuat program pendampingan. “Langkah ini bertujuan menggairahkan kembali ekonomi di Sumbar namun tetap mengedepankan protokol kesehatan,” katanya.
Sementara, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan realokasi empat kali yang telah dilakukan Pemprov bertujuan untuk melakukan penanganan Covid-19. “Semua anggaran telah berubah, namun ada beberapa mata anggaran yang tetap. Ini bertujuan untuk penanganan pandemi dan memulihkan ekonomi masyarakat,” tuturnya.
Leni/hantaran.co