BATUSANGKAR, hantaran.co — Sustainable Developments Goals (SDGs) Center Universitas Andalas (Unand) kembali menggelar workshop dengan tema Strengthening the Cooperation of the Government’s SDGs Program with the NSA (Non State Actor), Rabu (30/6) di Batusangkar. Workshop tersebut merupakan lanjutan dari FGD yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu di Bukittinggi.
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Hansastri, yang berkesempatan hadir sekaligus membuka kegiatan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh SDGs. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan universal.
“Artinya, yang dilaksanakan SDGs bukan hanya oleh negara berkembang namun juga negera maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia,” kata Hansastri.
Menindaklanjuti hal tersebut, katanya, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Developments Goals). Salah satu amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi adalah adanya keselarasan pembangunan daerah Provinsi
Sumatera Barat terhadap Sustainable Developments Goals (SDGs).
“Hal itulah yang akan terus kita dukung dan laksanakan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pada tahun 2030 nanti tidak ada lagi kemiskinan absolut. Namun, warga berpendapatan rendah mungkin masih tetap ada. Kemudian penggunann energi yang terabaikan. “Itu salah satu contoh program SDGs yang harus dicapai dan akan didukung pemerintah dan masyarakat pada tahun 2030 nanti,” katanya lagi.
Ia menambahkan, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemda akan memasukan program SDGs. Sebab penyusunan RPJMD harus dilibatkan LSM, NJO dan akademisi.
Sementara itu, Direktur SDGs Center Unand, Prof. Dr. Elfindri, SE. MA mengatakan, tujuan SDGs atau pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, adalah adanya keselarasan pembangunan daerah Sumbar terhadap Sustainable Developments Goals (SDGs).
“Tujuan itu, dapat tercapai melalui proses diskusi, koordinasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi State Actors (SA), Non State Actors (NSA), Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar,” tuturnya.
Kegiatan itu digelar selama dua hari dengan menghadirkan beberapa narasumber serta diikuti Bappeda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (*)
Winda/hantaran.co