PADANG, HALUAN — Anggota DPR RI Fraksi PAN, Athari Gauthi Ardi, menyebutkan, untuk pembukaan tempat wisata sebenarnya tak jadi masalah, selama itu dibuka hanya untuk warga lokal. Dengan dibukanya objek wisata ini harapannya akan mendongkrak perekonomian warga di daerah tersebut.
Selanjutnya, kata Athari, jika wisata dibuka hanya untuk lokal berarti orang yang datang itu-itu saja. Apalagi sudah dari tahun lalu minim pendatang dari luar, seperti Sumbar contohnya.
“Sebenarnya yang kita khawatirkan kalau pendatang dari luar daerah banyak berdatangan. Bisa-bisa daerah yang tadinya hijau bisa jadi zona merah dalam hitungan hari. Yang berbahaya itu kalau pendatang luar banyak bercampur dengan lokal,” katanya kepada Haluan Senin (3/5).
Dikatakan Athari, meski tempat wisata tetap dibuka namun yang menjadi perhatian pada penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Karena bagaimana pun, meski tak ada pengunjung luar namun Prokes tak dijalankan dampaknya tentu juga pada lonjakan kasus nantinya.
“Saya harap tempat wisata dan seluruh masyarakat menerapkan prokes yg ketat. Pengelola tempat wisata juga saya wanti-wanti untuk bisa bertegas-tegas bagi pengunjung yang tak mau menerapkan protokol kesehatan, kita tak mau seperti India,” ujarnya.
Sementara itu, terkait dengan pelarangan mudik melihat pelarangan mudik ini memang berat bagi orang Minang.
Kata Athari, mudik menjadi tradisi bagi masyarakat Sumbar yang diperantauan untuk berkumpul dengan sanak family di kampuang halaman. Bahkan momen ini sangat dinanti-nanti para perantau setiap tahunnya.
“Saya pun merasakan juga sedih kalau seandainya tidak bertemu keluarga ataupun mudik di hari Lebaran,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI dari Sumbar itu.
Namun, menurut Athari, Presiden RI, Jokowi dan DPR RI di pemerintahan, tidak menginginkan lonjakan baru angka Covid-19 seperti yang terjadi di India. Athari berharap masyarakat dapat mematuhi arahan pemerintah guna menghindari tingginya lonjakan kasus Covid-19.
“Sudah ditemukan banyak pendatang dari India yang membawa virus yang sama. Tentu saja ini mengkhawatirkan kalau sampai terjadi second wave yang lebih mematikan. Makanya pemerintah mengimbau untuk tidak mudik dulu tahun ini agar tidak terjadi lonjakan baru,” tegas Athari.
Athari juga meminta agar petugas yang bertugas di posko perbatasan mengawasi keluar masuk orang di perbatasan agar benar-benar profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dan ia juga berharap agar jangan berlebihan mengambil tindakan dalam melaksanakan tugas.
“Jangan ada petugas-petugas yang overreacting (bereaksi berlebihan). Sehingga malah membuat masyarakat tidak nyaman,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo, khawatir jika aktivitas masyarakat tidak dibatasi karena merasa sukses vaksinasi, Indonesia akan bernasib sama seperti India yang mengalami tsunami Covid-19 gelombang II saat ini.
Untuk mencegah agar tidak senasib dengan India, pemerintah mengambil kebijakan melarang mudik Lebaran pada Hari Raya Idulfitri tahun ini dan memperketat pengawasan orang masuk di setiap perbatasan. (*)
hantaran.co