Lisda Hendrajoni: Tindak Tegas Pelaku Penyelewengan Dana Bansos

JAKARTA, hantaran.co – Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi NasDem, Lisda Hendrajoni meminta Kementerian Sosial agar segera melakukan validasi data bantuan sosial (Bansos) secara berkala. Lisda menyebut, hal itu terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dugaan penyelewengan dana Bansos di Indonesia, yang telah berlangsung sejak 2011.

“Kami sangat apresiasi bahwa pengawasan terhadap Bansos terus dilakukan oleh ICW. Oleh karenanya Kemensos juga perlu berbenah terutama terkait validasi data yang harus dilakukan secara berkala. Jadi, bukan ketika ada masalah saja, baru berbenah,” ujar Lisda, Rabu (15/6/2022).

Srikandi NasDem ini mengatakan, salah satu yang menjadi faktor penyebab adanya dugaan penyelewengan atau bantuan yang tidak tepat sasaran yakni data penerima bantuan yang terus bermasalah.

“Kajian ICW menemukan bahwa modus penyelewengan Bansos dari tahun ke tahun tidak berubah, yakni karena data tidak akurat, banyak pemotongan atau pungli, serta pembagiannya kerap dipolitisasi pada saat pilkada dan pemilu. Nah, hal ini yang mesti harus dibenahi. Dan pelakunya harus diberantas hingga ke akar-akarnya,” katanya menegaskan.

Namun demikian, Lisda menjelaskan bantuan sosial merupakan program kemanusiaan yang implementasinya harus berlangsung secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pembagian Bansos perlu dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan berlapis agar tidak mudah diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Tak jarang pula Bansos ini dibagikan ditengah kondisi yang darurat, tentunya validasi data akan sangat berkurang. Meskipun demikian tetap harus dilaksanakan pengawasan yang ketat bahkan berlapis agar tidak mudah diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ucapnya.

Kedepan Lisda berharap kepada lembaga swadaya masyarakat ataupun aktivis anti korupsi dapat memberikan data secara rinci terkait dugaan penyelewengan dana Bansos sehingga dapat segera ditangani sejak dini.

“Ya, harapan kami bersama semoga aktivis antikorupsi dan lembaga-lembaga swasdaya masyarakat lainnya juga turut berpartisipasi mengawal penyaluran bantuan sosial ini. Jika ada penyelewengan segera laporkan ke pihak-pihak berwenang disertai dengan memberikan data rinci mengenai kasus dan lokasinya. Hal ini akan mempermudah proses penyaluran Bansos kedepannya,” tutur Lisda.

hantaran/*

Exit mobile version