PADANG, hantaran.co — Anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Padang, Albert Hendra Lukman, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggencarkan program vaksinasi dan edukasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan (prokes) di tengah masyarakat.
Hal disampaikan Albert, mengingat kasus positif Covid-19 di ibu kota provinsi ini yang masih tergolong tinggi, salah satunya dibuktikan dengan belum mampunya Kota Padang keluar dari penerapan PPKM level empat yang beberapa kali mengalami perpanjangan.
“Bisa dimaklumi, Padang sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak dan mobilitas tinggi memiliki kasus positif yang tinggi dibanding kabupaten/kota lain. Agar angka kasus bisa ditekan, dan penerapan PPKM level empat di Kota Padang tidak diperpanjang lagi, kami minta Pemko lebih menggencarkan pelaksanaan vaksinasi, serta terus meningkatkan edukasi tentang pentingnya penerapan prokes,” ujar Albert saat diwawancarai Haluan, Senin (30/8).
Disebut Albert, pihaknya meyakini sejauh ini Pemko Padang sudah serius dalam penanggulangan pandemi Covid-19, namun demikian, imbuhnya, wali kota bersama dengan Forkopimda tetap harus berupaya lebih keras lagi supaya penanggulangan Covid-19 ini berjalan sesuai harapan
“Dalam penanganan pandemi Covid-19 ini, wali kota juga tak bisa hanya fokus dengan urusan kesehatan saja, harus ada pula fokus penanganan terhadap dampak ekonomi yang telah ditimbulkan,” ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Sumbar tersebut.
Anggota DPRD Sumbar lainnya yang sama-sama berasal dari Dapil Kota Padang, Afrizal menegaskan penanggulangan Covid-19 di di daerah ini harus dilakukan secara bersama-sama, dengan melibatkan seluruh pihak.
“Jangan biarkan wali kota ini bekerja sendirian, sudahlah tak ada wakil. Untuk bawahan wali kota, jangan acuh-acuh saja, mari dukung penanggulangan Covid-19 ini. Kalau dilihat PPKM yang terus berlanjut, seperti tak jalan saja penanganan Covid-19 di Kota Padang ini,” ucap Afrizal.
Ia melanjutkan, salah satu pihak yang bisa dilibatkan dalam penanganan Covid-19 di Kota Padang adalah, seluruh anggota DPRD Sumbar yang berasal dari Dapil Padang.
“Kami anggota DPRD Sumbar dari Dapil I Kota Padang kan juga punya tanggung jawab untuk itu, sementara sejauh ini kami tak pernah dilibatkan, di lain sisi Pokir kami semuanya diletakkan di Kota Padang. Harusnya seluruh anggota DPRD Sumbar dari Dapil I juga dilibatkan,” katanya menutup.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Hidayat menyorot penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang. Anggota DPRD Sumbar dari Dapil Padang ini menilai kinerja Pemko dalam penanggulangan Covid-19 belumlah optimal.
Penilaian tersebut disampaikan Hidayat, didasari ungkapan masyarakat yang banyak mengeluhkan dampak dari PPKM level empat yang terus berulang. Aspirasi masyarakat ini diterima Hidayat, saat ia melakukan kunjungan reses ke beberapa kelurahan di Kota Padang baru-baru ini.
“Saya anggota DPRD Sumbar dari Dapil Padang kecewa dengan kinerja Pemko yang tidak melakukan upaya signifikan dalam penanganan Covid-19 ini, hal tersebut dibuktikan dengan perpanjangan PPKM Level 4 yang terus berulang,” ujar Hidayat, kepada Haluan, Selasa (24/8).
Dari PPKM yang terus berulang dan tetap pada level yang sama, sambung Hidayat, ini berdampak pada psikologis sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat jadi tidak bisa, atau memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
“Masyarakat tidak bisa berdagang, tidak bisa membuka warung-warung kecil, dan melakukan aktivitas lainnya. Kondisi ini akhirnya juga memperlambat proses recovery ekonomi di Kota Padang,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Tidak hanya itu, kata Hidayat, Kota Padang sebagai ibu kota provinsi yang mengandalkan wisata sebagai sektor unggulan bisa tidak diminati lagi, karena penerapan PPKM level 4 yang tak kunjung selesai.
Ia menuturkan, saat tak ada pengunjung yang berminat datang ke Kota Padang, ini akan berdampak pada melambatnya perputaran uang, dan berakibat buruk terhadap kesejahteraan warga. Beranjak dari hal ini, ia meminta Wali Kota Padang untuk fokus terhadap kondisi yang ada.
“Berlanjutnya PPKM level empat menjadi bukti kegagalan dalam penanganan Covid-19. Jadi saya minta pada wali kota, fokus dengan ini, jangan berpikir konsep politik lagi dalam menjalankan roda pemerintahan, fikirkan warga Kota Padangnya,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, Penerapan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Kota Padang diputuskan diperpanjang hingga 6 September 2021. (*)
Leni/hantaran.co
