PARIAMAN, Hantaran.co–Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pariaman melakukan deklarasi janji kerja dan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
“Deklarasi yang kami adakan tadi itu merupakan langkah awal untuk membangun komitmen atar petugas lapas, dan sinergi kami beserta stakeholder,” kata Kepala Lapas Pariaman, Eddy Junaedi di Pariaman, Rabu (24/2).
Eddy menyampaikan, pihaknya telah beruapaya melakukan perbaikan pelayanan yang ada di lembaga itu semenjak tahun 2020 atau semenjak ia ditugaskan di Lapas Kelas IIB Pariaman itu.
“Kami selalu memberikan pekayanan terbaik untuk masyarakat, dan berusaha maksimal. Namun, tidak dipungkiri juga ada masyarakat yang kurang puas, tetapi kami telah berusaha,” katanya.
Ia menyampaikan, masyarakat yang dilayani itu bukan hanya masyarakat yang ada diluar saja, tetapi juga melayani warga binaan yang ada di dalam lapas itu sendiri.
“Intinya kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik, kalau masalah ditetapkan sebagai pemang atau tidak itu masalah belakangan, terpenting saat ini kita selalu berikan pelayanan dengan baik,” katanya.
Kepala Pewakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani mengapresiasi Lapas Pariaman yang telah mencanangkan WBK/WBBM untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Kami apresiasi langkah Lapas Pariaman ini, dan Ombudsman Pusat termasuk memberikan penilaian terhadap pelayanan di Lapas ini,” katanya.
Untuk Ombudsman perwakilan, pihaknya akan selalu melakukan sinergitas dengan lembanga-lembaga negara dalam mewujudkan pelayanan yang baik untuk masyarakat.
“Kami siap mendukung lapas untuk meningkatkan kapasitas, serta mendukung bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada ini betul-betul untuk mewujudkan WBK/WBBM,” katanya.
Yefri menyampaikan, perwujudan wilayah bersih dan melayani ini adalah bagaimana lembaga ini juga bisa menciptakan wilayah bebas dari korupsi. Pihaknya bekerja untuk menemukan dugaan-dugaan maladministarsi.
“Dimana sama-sama kita ketahui tindak mal administrasi itu adalah pintu masuknya korupsi, jadi kalau tidak beres pada administrasi maka akan sangat rentan terjadinya korupsi,” katanya.
Selain Obudsman kegiatan itu juga dihadiri oleh Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, Ketua DPRD Pariaman Fitri Nora, Kajari Pariaman, Dandim 0308, Ketua pengadilan Negeri Pariaman.
(Yuhendra/Hantaran.co).