PADANG, hantaran.co — Sebelum Rapat Koordinasi (Rakor) Kota dan Kabupaten se-Sumbar, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menerima kunjungan Komisi Informasi Sumbar Senin (29/3/2021), di Istana Gubernur.
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, bersama komisioner dan asisten ahli KI Sumbar membeberkan kinerja KI 2020 dan rencana kerja 2021. “Terima kasih Pak Gubernur, telah menerima KI Sumbar dalam rangka menjalankan UU 14 Tahun 2008, setiap tahun paling lambat 31 Maret harus serahkan laporan ke Gubernur dan DPRD,” ujar Nofal Wiska.
Dalam perbincangannya Mahyeldi menggali soal penanganan penyelesaian sengketa informasi publik. “Tahun 2020 berapa sengketa KI tangani? Apakah ada instansi bertikal menjadi termohonya?” ujar Mahyeldi didampingi Kadis Kominfo Sumbar, Jasman Rizal.
KI mengatakan, ada 21 register sengketa informasi publik, penyelesiaannya ada ajudikasi dan ada mediasi. “Termausk penyelesaian sengekta informasi melibatkan instansi vertikal,”ujar Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi.
Mahyeldi mengapresiasi kehadirian KI dan mengajak semua stakeholder untuk mengaplkiatifkan kembali keterbukaan informasi publik.
“Dari cukup informatif harus dikembalikan prediket informatif apa kendalanya? Tentu Pak Kadis Kominfo harus mengurainya, kalau belum sinergis dengan PPID Utama Kota Kabupaten. Ayo, disnergiskan dan sering lakukan pencerahan antara PPID Utama Pemprov, PPID Utama Kota dan Kabupaten dan dengan KI sendiri,” ujar Mahyeldi.
Bahkan untuk anugerah keterbukaan informasi publik dilakukan tiap tahun oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar, Mahyeldi minta disukseskan dan potret yang fakta tentang pengelolaan informasi di semua badan publik di Sumbar. “Untuk itu Pemprov siap sediakan reward kepada badan publik yang informatif hasil penilaian Monev KI Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Salah, kata Mahyeldi, kalau daerah hari gini masih tertutup. Karema Presiden sangat mengapresiasi ketebukaan informaai publik. “Dan itu, seringa kali kita lihat dan baca bagaimana program Presiden itu terbuka tidak ada diitutupi. Dan bagaimana provinsi terbaik kelola informasi tentu ada reward dari Presiden atau Kementerian Kominfo,” ujar Mahyeldi.
Jasman siap mewujudkan keinginaan Gubernur kembalikan prediket informatif Sumbar. “Surati Pak Jasman. Kapan perlu buat Rakor terkait ketebukaan informasi ini. Undang narasumber dari KI Pusat dan dari Kementeriaj Keuangan,” ujar Mahyeldi. (*)
hantaran.co
