PADANG, hantaran.co — Menjelang satu tahun temuan kasus pertama Covid-19 di Sumbar, proses pananganan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dinilai belum konsisten. Terutama sekali dalam hal penerapan dan pengawasan kebijakan penanggulangan di lapangan.
Hal itu disampaikan Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand), Prof Masrul, dalam diskusi virtual Kebijakan Strategis dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumbar yang diiniasiasi oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumbar, Kamis (11/3/2021), yang ikut menghadirkan Gubernur Sumbar Mahyeldi sebagai pembicara utama.
“Belum terkendalinya pandemi Covid-19 di Sumbar disebabkan konsistensi dalam menerapkan dan mengawasi kebijakan di lapangan. Ini berdampak pada kesadaraan masyarakat akan bahaya Covid-19 yang menurun. Secara umum, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan terkait, tapi inkonsistensi dalam implementasinya,” kata Masrul.
Masrul memisalkan, penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang pengasawasannya belum konsisten. Ia juga mempertanyakan dua Instruksi Gubernur (Ingub) tentang penanggulangan Covid-19, yaitu Ingub No. 360 tahun 2020 tentang Pembentukan Pos Pemantauan Pendatang di Tingkat Jorong, Kampung, Rt/Rw, serta Ingub No. 360/361 tahun 2020 tentang Pembatasan Lokal.
“Sumbar sudah mengeluarkan Perda. Pertanyaan saya, apakah Perda sudah dijalankan dengan baik. Lalu juga ada Ingub soal pengawasan, soal pembatasan lingkung kampung, masih ada atau tidak sekarang. Kalau tidak berlaku lagi, kita cabut saja ingub ini,” ujarnya lagi.
Masrul menyatakan, salah satu kendala besar dalam penanganan Covid-19 memang perilaku publik terkait kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Saat awal pendami, katanya, pemerintah kesulitan mengajak warga memakai masker, kemudian saat kedisiplinan memakai masker sudah baik, masalah selanjutnya adalah jenis dan cara memakai masker yang belum sesuai standar.
Saat ini, Masrul menambahkan, kepatuhan masyarakat Sumbar dalam menerapkan prokes kembali menurun. “Teman saya dari luar daerah kaget-kaget saat melihat banyak yang tidak memakai masker di sini,” katanya.
Masrul menyebutkan, meski penambahan kasus Covid-19 di Sumbar mulai turun, Pemprov tetap harus mewaspadai munculnya gelombang kedua. Sebab, hingga saat ini penambahan kasus baru Covid-19 secara nasional dan lokal masih terus terjadi.
Penanganan dari Nagari
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Penanganan Covid-19, Andani Eka Putra, menyampaikan, konsep pengendalian pandemi adalah bagaimana memutus rantai penularan dengan cara mengoptimalkan pelacakan kasus saat ditemukan satu kasus baru. “Bagaimana kita meminimalkan dampak dengan pelacakan, pemeriksaan, dan perawatan, untuk memutuskan penularan,” ujarnya.
Andani menyatakan, sejumlah langkah dan inovasi telah diambil oleh Pemprov Sumbar dalam mengendalikan pandemi Covid 19. Seperti program Nagari Tageh, yaitu menjadikan nagari-nagari memiliki kesadaraan akan ancaman Covid-19, sehingga masyarakat mampu menuju dan beralih ke pola adaptasi kebiasaan baru.
Andani mendorong, agar program Nagari Tageh dioptimalkan untuk meningkatkan proses pelacakan dan pelaksanaan isolasi mandiri di setiap Nagari. Hal ini juga sesuai dengan program nasional dalam pananganan Covid-19, yang dilakukan mulai dari lingkaran paling kecil, yaitu dari kampong, desa, atau nagari.
“Ada dua aspek penting yang bisa dikembangkan dari Nagari Tangeh, yaitu edukasi dan membangkitkan ekonomi masyarakat. Harapan saya, ini mendapat dorongan dari kepala daerah, untuk bersama-sama dilaksanakan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan, untuk penanganan Covid-19 saat ini sudah mulai dari skop yang paling kecil, yaitu di jorong, nagari, dan kampung-kampung. Termasuk di dalamnya dengan menggalakkan program Nagari Tageh.
“Upaya-upaya yang selama ini dilakukan telah sesuai dengan arahan Presiden, untuk memperkuat dan memaksimalkan penanggulangan pada skop yang lebih kecil, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas Covid-19 ini,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyatakan, Pemprov akan terus meningkatkan pengawasan atas regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Bahkan, ia bersama kepala daerah kabupaten/kota akan menyiapkan kebijakan baru jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk percepatan penanganan Covid-19.
Selain itu, Mahyeldi menambahkan bahwa penanganan Covid-19 akan masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. “Jadi, kita mengharapkan masukan-masukan, karena sekarang kita sedang menyusun RPJMD,” ujarnya menutup.
Dalam diskusi yang berlangsung secara daring itu, turut hadir sebagai pembicara, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wali Kota Solok Zul Elfian, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Wakil Bupati Pasaman Sabar AS, dan Wakil Bupati Dharmasraya Dasril Panin. Diskusi sendiri dimoderatori oleh Afridian Wirahadi Ahmad selaku Ketua Pusat Studi Keuangan dan Kebijakan Publik KAHMI. (*)
Riga/hantaran.co