JAKARTA, hantaran.co – Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bertemu langsung Menkopolhukam, Prof. Dr. Mohamad Mahfud, di Kementerian Polhukam Kamis (4/3/2021).
Didampingi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedri M Gaffar, Gubernur Sumbar dan Menkopolukam membahas tentang terhentinya pembangunan Monument Bela Negara di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Mahyeldi Ansharullah yang didampingi oleh Bupati Limapuluh Kota, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Sekretaris Forum Bela Negara menyampaikan progres pembangunan sejumlah infrastruktur yang di bangun mendukung monumen tersebut.
“Pembangunan monumen bela negara ini merupakan keinginan masyarakat Sumbar yang sudah lama. Masyarakat bahkan telah menghibahkan tanah 50 ha untuk pembangunan ini, sejak tahun 2012. Jadi sudah 9 tahun terhenti pembangunannya,” katanya.
Dengan pertemuan ini, ujar Mahyeldi, yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Polhukam untuk membahas Inpres agar sungguh-sungguh terlaksana dengan melibatkan para kementerian dan lembaga terkait.
Mahyeldi mengungkapkan pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar berharap dengan hal tersebut. Apalagi, masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah hal yang sangat monumental bagi masyarakat Sumbar.
Mendengarkan pemaparan itu, Menko Polhukam pun berharap agar pembangunan Monumen Bela Negara ini bisa berjalan dengan baik, karena itu peran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, menjadi sangat penting.
“Ini juga bukan merupakan pembangunan yang sifatnya bersekala kecil, tetapi merupakan sebuah pembangunan monumen yang sifatnya Nasional,” kata Menkopolhukam.
Monumen Bela Negara tersebut terbengkalai sejak awal mulai dibangunnya pada 2006 lalu. Monumen tersebut rencananya terdapat di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan luas lahan sekitar 50 Ha. Kemudian terdapat Tugu Bela Negara berada di tiga tempat: Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan.
Pertemuan itu sendiri merupakan hasil dari sehari sebelumnya pada hari tanggal Rabu (3/3/2021), Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, menggelar rapat pembahasan dasar hukum percepatan penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumbar.
Rapat tersebut dihadiri eselon satu dari seluruh kementerian terkait, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Bupati Kabupaten Agam, perwakilan dari Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, dan sebagian peserta rapat yang terlibat secara daring. (*)
hantaran.co