PADANG, hantaran.co — Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, memastikan pertanian sebagai sektor paling potensial untuk memulihkan perekonomian yang merana akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ia mengaku akan mengalokasikan 10 persen APBD Sumbar 2021 untuk pengembangan sektor pertanian.
Mahyeldi mengatakan, sektor pertanian Sumbar memiliki modal yang besar karena hampir separuh dari masyarakat bergerak di bidang tersebut. “Sektor pertanian dapat menjadi sektor yang bergerak dalam pemulihan ekonomi karena di Sumbar 57 persen penduduknya bergerak di bidang pertanian,” ujarnya dalam dialog interaktif di TVRI, Selasa (2/3/2021).
Mahyeldi selaku gubernur menyatakan akan fokus dalam pengembangan sektor pertanian. Selain mengalokasikan mengalokasikan 10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021, Mahyeldi akan menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru yang akan menunjang pertumbuhan sektor pertanian, terutama dalam mengendalikan pergerakan harga, terutama pada komoditas unggulan seperti sawit, manggis, dan kakao.
Mahyeldi mengatakan, dengan adanya BUMD yang akan dinamai BUMD Agro itu, akan dapat memberikan nilai tawar lebih kepada petani, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. “Petani tidak bisa dibebankan dengan produk pascapanen. Maka insentifnya akan fokus pada produk atau hasil itu sendiri. Perusahaan daerah ini yang diharapkan memberikan harga terbaik,” kata mantan Wali Kota Padang itu lagi.
Mahyeldi menambahkan, untuk meningkatkan sektor pertanian, hal yang juga harus diperhatikan adalah ketersediaan pupuk dan benih yang sangat berpengaruh terhadap proses produksi. Termasuk juga, pembangunan irigasi dan bendungan di dareah yang membutuhkan.
Mahyeldi menegaskan komitmenmya dalam pengembangan sektor pertanian dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan. “Kita sudah menyusun semua ini dalam RPJMD lima tahun ke depan. Kita harap semua pihak seperti OPD-OPD, dapat bersinergi mencapai visi-misi kita ini,” ujarnya lagi.
Hal yang sama juga disampaikan pengamat ekonomi pertanian Hasnah, bahwa salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi Covid-19 adalah fokus pada pengembangan sektor pertanian. Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian pada 2020 meningkat 22,38 persen dari tahun 2019.
“Memang selama pandemi, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, sektor pertanian justru malah meningkat,” ujar Hasnah.
Oleh karena itu, ia menyatakan dukungan atas rencana Pemprov Sumbar yang akan membuat BUMD untuk mengontrol harga pasar produk pertanian. Namun Hasnah juga menyarankan, agar program tersebut disertai dengan inovasi, terutama dukungan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.
Hasnah menambahkan, selain sektor pertanian, untuk memajukan perekonomian daerah ada empat faktor lain yang juga harus diperhatikan pemerintah yaitu, sumber daya manusia, sumber daya alam, modal fisik atau infrastruktur, serta tekonologi.
Target Produksi Padi
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar mencatat luas lahan panen padi di Sumbar menurun sebesar 5,14 persen ketimbang luas lahan pada 2019. Dengan rincinya, pada 2020 tercatat luas lahan sebesar 295,66 ribu hektare, sedangkan pada tahun sebelumnya tercatat seluas 311,67 ribu hektare.
“Artinya, 2020 menurun 16,01 ribu hektar atau 5,14 persen dibanding 2019,” kata Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati, saat konferensi pers Berita Resmi Statistik Provinsi Sumbar secara daring.
Penurunan luas lahan panen, kata Herum, juga berdampak pada penurunan jumlah produksi padi di Sumbar pada 2020 sebanyak 6,46 persen atau menurun 97,86 ribu ton. Pada tahun 2019, jumlah produksi gabah kering giling (GKG) tercatat sebanyal 1,493 juta ton, sedangkan pada 2020 turun menjadi 1,387 juta ton.
Selain itu, kata Herum lagi, dampak penurunan produksi GKG juga berdampak pada menurunnya jumlah konversi beras untuk konsumsi pangan penduduk. Di mana, pada 2020 tercatat sebanyak 799.12 juta ton, sedangkan pada 2019 tercatat sebanyak 854,27 juta ton. “Produksi beranya menurut 6,46 persen atau 55,15 ribu ton,” ujarnya lagi.
Menurut Kepala Dinas TPHP Sumbar, Syafrizal, penurunan terjadi karena tiga kendala. Di antaranya, berkurangnya luas baku sawah, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), serta maraknya penanaman komoditas nonpadi, seperti bawang dan jagung, di persawahan.
Syafrizal menerangkan, serangan OPT seperti hama, penyakit, dan gulma seperti tikus dan wereng, sangat berdampak pada menyusutnya luas lahan panen padi di daerah-daerah seperti Pessel, Kota Padang, Padang Pariaman, Agam, dan Pasbar.
“Dinas TPHP akan mengupayakan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan luas lahan panen dan produksi padi di Sumbar tahun 2021 ini. Kita sudah menargetkan, tahun ini luas panen kita patok 1.5 juta hektare. Naik ketimbang luas lahan pada 2020 yang berjumlah 295 ribuan hektare. Produktivitas kita tingkatkan,” ujar Syafrizal.
Pertumbuhan Nasional
Berdasarakan outlook ekonomi pertanian 2021, Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan, sektor pertanian dapat tumbuh sebesar 3,30 persen hingga 4,27 persen. Selain itu, subsektor peternakan diproyeksikan mengalami pemulihan dengan pertumbuhan 3,72 persen hingga 4,68 persen.
“Outlook Ekonomi Pertanian 2021 merupakan hasil kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang harapannya dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder terkait untuk bersinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian 2021,” tutur Asisten Deputi Pangan Kemenko Perekonomian, Muhammad Saifulloh, pada laman resmi ekon.go.id, akhir Februari lalu.
Saifulloh menyatakan, Outlook Ekonomi Pertanian 2021 tersebut masih bersifat dinamis. Menurutnya, untuk mencapai pertumbuhan sesuai proyeksi tersebut, dibutuhkan dorongan dari sisi produksi disertai dukungan sisi permintaan.
Namun kata Saifulloh, geliat sektor pertanian global pada tahun 2021 akan dihadapkan dengan sejumlah tantangan, mulai dari gelombang pandemi lanjutan di sejumlah negara, perubahan perilaku konsumsi masyarakat, dan disrupsi teknologi finansial dan teknologi tatap muka.
Selain itu, sambungnya, juga akan dipengaruhi perubahan kebijakan perdagangan internasional, stimulus fiskal dan moneter, kebutuhan transformasi sistem pangan, serta pemberian vaksin Covid-19. Termasuk juga tantangan lainnya seperti anomali iklim, bonus demografi, SDM, dan diversifikasi pangan. (*)
Darwina/hantaran.co