PADANG, hantaran.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menggelar rapat finalisasi pembahasan revisi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumbar 2005-2025, Kamis (4/3/2021), yang disambung dengan agenda mendengarkan rencana pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, yang disampaikan oleh Wagub Sumbar Audy Joinaldy.
Audy menerangkan, kesejahteraan guru serta pengembangan sektor wisata akan menjadi salah dua fokus Pemprov Sumbar ke depan. Salah satu program unggulan untuk mewujudkannya adalah memberikan tunjangan khusus sebesar Rp2,5 juta bagi guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB yang bertugas di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
“Pemberian insentif Rp2,5 juta ini adalah upaya memotivasi guru agar bekerja optimal dalam mengusahakan pemerataan pendidikan. Jika sektor pendidikan optimal, tentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar meningkat. Jika IPM terus meningkat, dengan sendirinya status 3T bisa tanggal,” kata Audy.
Disisi lain, ia menerangkan bahwa pada faktanya produksi gabah terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebab terjadinya hal itu ialah rusaknya wilayah irigasi Sumbar. Dengan demikian, perbaikan irigasi juga menjadi program fokus pemerintahannya bersama Gubernur Mahyeldi.
Selain itu, upaya meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan juga termasuk salah satu misi yang akan dijalankan. Mengingat, tahun ini Sumbar sama sekali tidak masuk dalam status destinasi prioritas wisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomo Kreatif.
“Meski tidak masuk prioritas pusat, pariwisata tetap adalah sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumbar. Dalam konteks inilah, kita akan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang lebih nyaman dan berkesan untuk masa mendatang,” ujar Audy lagi.
Ia menambahkan, salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata Sumbar adalah meningkatkan kompetensi pengelola sumber daya wisata dan sumber daya penunjang wisata. “Pengembangan wisata kita lakukan dengan memperkuat pariwisata halal dan sarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition),” katanya lagi.
Selain itu, pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional, hingga internasional dengan cara meningkatkan atraksi dan aksesibilitas di destinasi wisata tersebut juga akan dilakukan. Termasuk, meningkatkan pembinaan pada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.
Revisi RPJPD Sumbar
Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda RPJPD DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano, mengatakan, dalam Pasal 342 ayat 1 huruf C, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan, perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yang dipengaruhi bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial, dan perubahan kebijakan nasional.
“Pelaksanaan perubahan RPJPD Sumbar tahun 2005-2025 menjadi sangat kompleks. Sebab, ada empat persoalan krusial yang harus diakomodir bersama,” kata Arkadius.
Ia merincikan, salah satu faktor yang menyebabkan perubahan RPJPD adalah pandemi Covid-19, yang penanganannya membutuhkan alokasi dana besar sehingga mempengaruhi alokasi anggaran. “Perubahan RPJPD juga akan menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD Sumbar 2021-2026,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan, bahwa Pansus revisi Ranperda RPJPD sengaja mengundang gubernur dan wakil gubernur pada rapat finalisasi agar bisa menyampaikan visi dan misi. Dengan demikian, Pansus dapat memiliki pemahaman terhadap program gubenur dan wakil gubernur sekarang, sehingga dapat diselaraskan dengan revisi RPJPD Sumbar 2005-2025.
“Perubahan RPJPD Sumbar harus sejalan dengan RPJMD 2021-2026, dan selaras pula dengan visi, misi, dan program unggulan gubernur dan wakil gubernur, yang disampaikan sewaktu kampanye dulu,” ujar Supardi. (*)
Leni/hantaran.co