SAWAHLUNTO, hantaran.co — Masyarakat Desa Kolok Nan Tuo, Kecamatan Berangin, Kota Sawahlunto, patut berbangga. Pasalnya, bakal dibangun Embung Bomben di desa itu, dengan alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat lebih kurang Rp15 miliar.
Anggota Komisi IV membidangi Infrastruktur dan Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rico Alviano, mengatakan, dalam kunjungan keduanya ini melakukan Survei Investigasi Desain (SID), mengatakan, proses survei dilakukan sebelum proses penyusunan desain pembangunan.
Sasaran survei teknis ini adalah untuk mendapatkan data-data informasi, kondisi, ataupun situasi awal lokasi pembangunan pekerjaan konstruksi yang sebenarnya. Program pembangunan Embung Bomben ini sudah diusulkan November 2019 dan sudah dianggarkan di KUA-PPAS tahun 2020 pada rapat kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar bersama mitra dari Dinas PSDA dan PUPR Provinsi.
“Kita beserta rombongan dari PSDA Provinsi Sumbar yang diwakili Kabid Irigasi dan Rawa dan juga disaksikan Pemda Sawahlunto, Ninik Mamak, LKAAM, dan masyarakat meninjau tempat lokasi pembangunan Embung Bomben yang telah dibahas dan dianggarkan di KUA-PPAS 2020 pada rapat kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar dengan mitra, yakni PSDA dan PUPR Provinsi Sumbar,” ujarnya, Rabu (7/10/2020).
Dengan pembangunan embung ini bisa membantu dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan kebutuhannya.
“Ya Kita terus perjuangkan APBD Sumbar untuk kebutuhan masyarakat, berharap dengan terbangunnya embung di desa Kolok, Kota Sawahlunto. Nantinya akan di proyeksikan mampu mendukung sektor pertanian yang selama ini mengandalkan tadah hujan, penyediaan air bagi masyarakat, perikanan, perkebunan, dan sektor pengembangan pariwisata. Terlaksananya Program pembangunan tersebut tentunya akan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, apalagi selama pandemi Covid – 19. Kita berharap dan berdoa Pandemi yang kita rasakan sekarang ini segera berlalu,” ungkapnya.
Selain itu, Rico juga membahas program pembangunan ruas Jalan Talawi Sangkarewang, Sawahlunto yang menghubungkan dengan Kabupaten Solok. program ini sebelumnya sudah berkordinasi dengan Dinas PUPR Sumbar.
“Insyaallah akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sebelumnya koordinasi tersebut sudah kita sampaikan di rapat kerja komisi IV bersama mitra Komisi Dinas PUPR Sumbar. Hal itu ditujukan untuk perbaikan sarana dan prasarana akses transportasi dan perekonomian masyarakat Sawahlunto dan Kabupaten Solok,” tuturnya.
Banyak hal yang akan perlu diusulkan dan dikembangkan. Sebenarnya untuk pembangunan di Sumbar, khususnya terkait infrastruktur dan lainnya, Rico Alviano tengah berjuang melakukan program pelebaran ruas jalan dari perbatasan Sawahlunto Tanah Datar menuju Payakumbuh yang dari dulu belum terprogres maksimal.
Hal itu ditujukan untuk memperbaiki akses transportasi dalam menunjang pariwisata Sumbar dan tentunya diproyeksikan mampu mendukung sektor pariwisata dan perekonomian.
“Untuk anggaran APBD Sumbar 2021, kita yakin akan dapat membawa lebih banyak program atau anggaran untuk pembangunan Kota Sawahlunto, Tanah Datar, Padang Panjang, Sijunjung, Dharmasraya, dan daerah Sumbar lainnya yang masih harus maksimal program pembangunan infrastrukturnya.
“Harapan kita tentunya semua hal unsur program di Sumbar menjadi program pengembangan sektor pembangunan untuk meningkatkan dan menunjang perekonomian di Sumatera barat,” ujarnya lagi.
Bagi Rico, akses sarana prasarana jalan di Sumbar, menuju Kota Sawahlunto harus mendapatkan perhatian khusus. Bukan karena Sawahlunto tanah kelahirannya, tapi melihat status Warisan Budaya Dunia yang disematkan UNESCO terhadap sejarah pertambangan batubara Ombilin, harus mendapatkan dukungan.
“Sawahlunto yang menjadi bagian penting Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto, tentu harus mendapatkan dukungan dan dorongan khusus. Sebab, tidak hanya nasional, namun dunia juga sedang menyoroti Sawahlunto,” tambahnya.
Selain mendorong Program pembangunan embung dan Ruas jalan, Legislator dari Fraksi PKB DPRD Sumatera Barat juga mengajak, kepada seluruh pihak untuk bersama sama menjaga dan memelihara infrastruktur irigasi di Sumbar.
“Menurut kami itu harus tetap dijaga, jangan sampai infrastruktur yang rusak tidak diperhatikan dan juga meminta pemerintah provinsi (pemprov) dan daerah untuk memperhatikan infrastruktur irigasi yang ada di Kota dan Kabupaten Provinsi Sumbar. Dari hasil pantauan dan pengecekan ke UPTD tersebut dalam pembangunan fisik, kami diketahui bahwa tidak sedikit kondisi infrastruktur irigasi di kota dan kabupaten dan sekitarnya membutuhkan perbaikan,” tutupnya.(*)
David/hantaran.co