SOLOK, hantaran.co—Bupati Solok Epyardi Asda tampil di tingkat nasional sebagai narasumber dalam acara praktik baik audit kasus stunting (Petik Aksi) ke-III yang diadakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI. Bukan tanpa alasan, di bawah kepemimpinan Epyardi,Kabupaten Solok nilai berhasil menurunkan angka stunting.
Hal ini menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mencari strategi bagaimana mengatasi stunting yang saat ini menjadi perhatian khusus pemerinta pusat.
Ketua Pelaksana oleh Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Irma Mardiana mengatakan, hanya ada dua daera di Indonesia yang terpilih dalam Petik Aksi ke-III untuk tampil menyampaikan strateginya kepada seluruh daerah di Indonesia.
“Yang terpilih 2 Kabupaten yang akan berbagi praktik baiknya dalam pelaksanaan audit kasus stunting yaitu dari Kabupaten Solok dari Sumatera Barat dan Kabupaten Kendal dari Jawa Tengah. Kami ucapkan selamat kepada kedua kabupaten dan kami berharap dapat menjadi sumber inspirasi dan juga referensi pelaksanaan audit kasus stunting di kabupaten/kota lainnya,”tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam penanganan kasus stunting dibutuhkan kolaborasi dan sinergi antar pemerintah, tim pakar, pihak swasta, kader dan juga masyarakat luas agar intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sehingga dapat mengurangi faktor resiko dari auditi.
Kepala BKKBN diwakili Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti mengatakan, petik aksi ini merupakan penajaman berbagai praktik baik pelaksanaan audit kasus stunting kabupaten/kota terpilih kepada seluruh daerah sebagai wahana pembelajaran dalam penanganan kasus beresiko dan kasus balita stunting agar tidak muncul lagi resiko yang serupa.
“Pelaksanaan audit stunting membutuhkan perhatian dan komitmen bersama untuk bersungguh-sungguh melaksanakan setiap tahapannya, koordinasi dengan seluruh pihak termasuk tim pakar dan pihak swasta agar kalender audit kasus stunting tahun 2023 dapat dilaksanakan,”ujarnya.
Bupati Solok Epyardi Asda mengatakan, stunting merupakan gizi buruk dan di semua negara berkembang.
“Rata-rata mengalami kasus stunting yang cukup tinggi, menurut data yang kami miliki penyebab stunting ada dari beberapa sektor,”ucapnya.
Dijelaskannya, sektor yang pertama dan utama adalah dari segi ekonomi, karena kendala ekonomi maka hal ini menyebabkan para orang tua belum mampu memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh anak, menyikapi hal ini langkah pertama yang diambil saat menjabat sebagai bupati ialah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Melalui kerjasama dengan seluruh pihak dibawah naungan Solok Super Team bekerjasama dan menyadari bersama bahwa ini bukan tanggung jawab satu orang ataupun satu dinas saja.
“Cara yang kami lakukan dalam meningkatkan perekonomian ialah dengan melibatkan seluruh sektor yang memungkinkan untuk membantu seperti salah satunya PT. Semen Padang dan pihak-pihak lainnya,”tutur Epyardi.
Selanjutnya kata Epyardi, melalui APBD Kabupaten Solok,ia memiliki prinsip Anggaran Berbasis Kebutuhan Rakyat (ABKR) yang artinya seluruh APBD akan digunakan sesuai dengan kebutuhan rakyat itu sendiri. Didalam menyusun hal itu walaupun dengan anggaran yang sedikit tetapi jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan seluruh sektor maka akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Solok adalah daerah ekonomi dan pariwisata, maka untuk meningkatkan ekonomi kita lakukan pembangunan jalan desa, irigasi dan kepada seluruh kepala desa kita ingatkan untuk menggunakan APB desa/nagari untuk Pemberdayaan masyarakat,”kata Epyardi.
“Pada Dinas Koperindag kita membantu masyarakat yang menjalankan UKM melalui kerjasama dengan kementerian koperasi dibawah SMESCO memberikan Pelatihan dan Bantuan Peralatan sehingga ekonomi masyarakat yang berdagang saat ini juga telah meningkat,”ujarnya menambahkan.
Epyardi juga menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk mendata setiap kehidupan masyarakat by name by address siapa saja yang betul-betul membutuhkan bantuan. Lalu Pemkab akan konsentrasi ke sana, turun langsung ke daerah dengan prinsip bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada seluruh sektor bukan BKKBN saja.
“Alhamdulillah setelah kita meningkatkan perekonomian audit kasus stunting ikut menurun dari sebelumnya 40,1% menjadi 24,2% dan setelah kami data by name by address sekarang hanya tinggal 17% saja. Selain dari sektor perekonomian kita juga meningkatkan di bidang infrastruktur khususnnya infrastruktur kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana sebelumnya Kabupaten Solok masih minim ketersediaan air bersih, sanitasi desa dan sanitasi masyarakat, melalui kerjasama dengan Kementerian PUPR saat ini sudah hampir terselesaikan,”tuturnya.
Selanjutnya yang dilakukan ialah menggiatkan kepada seluruh Posyandu dan dinas kesehatan agar memberikan sosialisasi seputar kesehatan kepada masyarakat.
“Di setiap Posyandu kami mendata anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan kami berikan bantuan penunjang gizi, sehingga kami mengetahui dimana dan siapa yang berpotensi untuk mengalami stunting,”ujarnya.
(Dafit/hantaran.co)