PADANG, hantaran.co — Sumatra Barat (Sumbar) punya segenap potensi untuk menjadi daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Salah satu peluang yang dapat dimaksimalkan adalah pengembangan konsep wisata halal atau halal tourism yang bukan sekadar soal kehalalan produk wisata, tapi juga berkaitan erat dengan aspek pelayanan.
Hal itu disampaikan eks Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) 2011-2014 Dr. Sapta Nirwandar, saat menjadi pembicara dalam webinar bertema “Strategi Percepatan Pembangunan Sektor Pariwisata di Provinsi Sumbar” yang diinisiasi oleh KAHMI Dosen Sumbar, Rabu (7/4).
“Sumbar pada dasarnya memiliki banyak potensi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata kuliner, yang itu tidak ditemukan di tempat lain. Namun, Sumbar harus memiliki global brand destination untuk dapat menarik wisatawan bukan hanya tingkat lokal, tapi harus mendunia,” kata Sapta Nirwandar.
Sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan, sambungnya, pengembangan pariwisata jelas harus memperhatikan aspek daya tarik, infrastruktur, akses, serta harus berbasis komunitas. Hal itu pula yang diperlukan Sumbar dalam mengembangkan konsep pariwisata halal.
“Halal Tourism Minangkabau bukan hanya persoalan daerah ini harus menerapkan wisata yang halal-halal saja. Bukan soal itu saja, tapi bagaimana aspek pelayanan juga menjadi aspek paling penting. Seperti meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam dalam industri pariwisata halal di Sumbar,” ujarnya lagi.
Hal senada disampaikan Pakar Wisata Halal dari Universitas Negeri Padang (UNP), Abror, yang menekankan bahwa pariwisata halal bukan sekadar soal mencari makanan yang halal. Akan tetapi, juga bisa dalam bentuk memastikan segala jenis pelayanan dalam dunia kepariwisataan halal di Sumbar itu terwujud dalam tuntunan syariat Islam.
“Dalam membangun pariwisata halal di Sumbar, ada empat atribut yang perlu dipenuhi. Yaitu, general Islamic facilities atau fasilitas Islami secara umum, halalness atau ketersediaan makanan halal dan pengoperasian daput yang halal, penerapan Islamic Culture pada pelayanan yang bisa tercermin dari penampilan petugas hotel, serta kebijakan terkait gambling (perjudian) dan minuman keras,” kata Abror.
Abror dalam rekomendasinya menyebutkan, Sumbar perlu menyiapkan infrastruktur yang ramah bagi wisatawan muslim dan nonmuslim, menyiapkan paket wisata yang sejalan dengan kondisi Covid-19, membangun jaringan dengan provinsi dan negara tetangga, membangun kesadaran masyarakat terkait pariwisata berbasis ABS-SBK, serta meningkatkan kapasitas pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan pelaku bisnis.
Kegiatan ini dihadiri tidak hanya dihadiri oleh anggota KAHMI Sumatera Barat, tapi juga dihadiri oleh seluruh Bappeda dan Dinas Pariwisata se Provinsi Sumatera Barat, asosiasi-asosiasi usaha pariwisata, 20 kampus, dan pelaku usaha terutama di bidang pariwisata.
Tantangan Pandemi
Di sisi lain, Direktur Tourism Development Center-Universitas Andalas Sari Lenggogeni menyebutkan, pandemi Covid-19 memang membuat pemerintah dan pelaku usaha bidang pariwisata wajib menyusun langkah strategis untuk mensiasati agar roda kepariwisataan di Sumbar tetap berjalan.
“Oleh karena itu, perlu diterapkan pariwisata yang adaptif terhadap Covid-19. Sejauh ini untuk CHSE di hotel dan kuliner, sudah cukup bagus, tapi di destinasi wisata justru terjadi banyak kerumunan, dan inilah yang harus dibenahi. Selain itu juga diperlukan branding ulang terhadap pariwisata Sumbar, serta menyertakan pengembangan ekonomi kreatif di dalamnya,” kata Lenggogeni.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Hansastri dalam kesempatan itu menerangkan, bahwa salah satu program unggulan Mahyeldi-Audy Joinaldy selaku Gubernur dan Wagub Sumbar yang baru adalah sektor pariwisata. Dengan salah satu misinya adalah mengembangkan 19 destinasi unggulan di setiap kabupaten/kota, serta menentukan satu destinasi bertaraf Internasional.
“Untuk masalah di mana lokasi destinasi-destinasi lokasi unggulan itu, sampai saat ini masih dalam tahap perumusan,” kata Hansastri.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa dalam upaya mengembangkan pariwisata di Sumbar, pemerintah menerapkan tiga strategi utama yang terdiri dari peningkatan daya saing, peningkatan kerja sama, hingga pengembangan destinasi wisata itu sendiri.
Turut serta dalam webinar yang dimoderatori oleh Dosen STKIP PGRI Sumbar Firdaus itu, anggota KAHMI Sumatra Barat, seluruh perwakilan Bappeda dan Dinas Pariwisata kabupatan dan kota di Sumbar, asosiasi usaha pariwisata, puluhan perwakilan perguruan tinggi, hingga pelaku usaha di bidang pariwisata. (*)
Ishaq/hantaran.co
