Pesisir Selatan – Ratusan warga Nagari Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengungkapkan kekecewaan mereka atas belum cairnya bantuan pascabanjir yang dijanjikan pascabencana yang terjadi pada 7 Maret 2024 lalu.
Sebanyak 169 Kepala Keluarga (KK) terdampak dalam bencana tersebut, dengan tingkat kerusakan rumah bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat. Meski proses pendataan telah dilakukan oleh instansi terkait, warga mengaku hingga kini belum menerima bantuan yang dijanjikan pemerintah.
Kekecewaan warga semakin memuncak setelah mencuat dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat pembagian buku tabungan di Kantor Camat Koto XI Tarusan beberapa waktu lalu.
Salah seorang warga, Ita, menyebutkan bahwa rumahnya dikategorikan rusak berat, namun ia mengaku mendapat tekanan agar mengubah status kerusakan menjadi rusak sedang.
“Rumah kami rusak berat. Kami sempat mengungsi ke tenda dan rumah keluarga. Tapi karena dibantu keluarga, dibangun satu kamar sementara. Tapi malah diminta merobohkan bangunan itu agar bisa mendapat bantuan. Kalau tidak, katanya dana bantuan tidak akan dicairkan,” ujar Ita pada wartawan, Rabu (2/7/2025).
Ia juga mengatakan bahwa warga yang seharusnya mendapatkan bantuan Rp60 juta sesuai klasifikasi kerusakan berat, justru diminta menandatangani dokumen pencairan bantuan hanya sebesar Rp30 juta tanpa penjelasan resmi.
“Ini tidak adil. Kami merasa ditekan dan bingung dengan proses yang tidak transparan, padahal data kami sudah diverifikasi,” tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Yuskardi, memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini validasi lokasi dan penandatanganan Surat Pemesanan Rumah (SPR) untuk rumah rusak berat di Nagari Duku Utara memang belum dilakukan.
“Untuk pembangunan kembali rumah rusak berat di Nagari Duku Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, saat ini belum dilakukan validasi lokasi dan belum ditandatangani SPR-nya. Jadwal validasi akan dilaksanakan pada 7 hingga 11 Juli 2025,” jelas Yuskardi.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memulai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang ditandai dengan peletakan batu pertama di Nagari Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, pada 27 Mei 2025.
Acara tersebut dihadiri Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, Ketua DPRD Darmansyah, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, Kalaksa BPBD Yuskardi, Kadis PUTR Yusvianty, serta jajaran Forkopimca setempat.
Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa banjir dan tanah longsor telah memberikan dampak signifikan, terutama pada sektor perumahan.
“Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah kita telah menyebabkan kerusakan cukup parah, terutama pada sektor perumahan,” kata Hendrajoni.
Berdasarkan data BPBD, sebanyak 1.240 unit rumah terdampak bencana, terdiri dari 241 unit rusak berat, 509 unit rusak sedang, dan 490 unit rusak ringan. Pemerintah pusat melalui BNPB telah mengalokasikan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp37,08 miliar untuk mendukung proses pemulihan tersebut.
Bantuan akan disalurkan berdasarkan kategori kerusakan: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat (tipe 36).
Masyarakat pun berharap proses penyaluran bantuan ini dapat dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
