JAKARTA, hantaran.co — Pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan mampu mendorong kampanye pengentasan kemiskinan ekstrem yang digalakkan pemerintah hingga 2024. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran senilai Rp500 triliun lebih untuk merealisasikan misi 0 persen warga miskin ekstrem.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pengembangan UMKM di daerah harus didorong untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, UMKM merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan sebagai langkah penanggulangan.
“Saya melihat beberapa produk UMKM berkembang dengan cukup bagus, dan UMKM merupakan salah satu upaya kita untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Ma’ruf usai memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem seperti dikutip dari laman wapresri.go.id, Kamis (7/10/2021).
Ia berpendapat, bahwa potensi UMKM di daerah bisa dikembangkan lebih jauh, sehingga bisa berdampak dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Terutama di provinsi dan kabupaten yang telah masuk dalam dearah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem.
Bahkan, Ma’ruf Amin menambahkan, sejumlah produk UMKM di daerah ada yang sudah diekspor dan menembus pasar internasional. Hal tersebut tentu memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
“Saya lihat di beberapa kabupaten yang hari ini kita jadikan sasaran penanggulangan kemiskinan, banyak produknya sudah bagus, bahkan diekspor ke Eropa, Rusia, Timur Tengah. Potensi ini harus terus dikembangkan agar kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat diatasi secara menyeluruh,” ujarnya lagi.
Selain mengembangkan UMKM, Ma’ruf Amin menyebutkan, pendekatan lain yang harus dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem adalah dengan memberikan perlindungan sosial melalui bantuan sosial atau bantuan tunai.
Pemerintah, sambungnya, telah menyiapkan anggaran Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran pemberdayaan kelompok miskin ekstrem mencapai Rp500 triliun. Anggaran ini tidak termasuk dari APBD Provinsi dan Kabupaten.
Ia menegaskan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran tidak lagi menjadi isu utama. Tetapi tantangan saat ini adalah bagaimana memastikan seluruh program, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di masing-masing wilayah
“Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di kabupaten prioritas ini,” ujarnya.
Di samping itu, pemerintah daerah juga diminta untuk terus memperbaiki data terkait warga yang masih berada dalam kondisis miskrin eksterm sehingga menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” katanya.
Terpisah, Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)Menteri Abdul Halim Iskandar menyebutkan, untuk mencapai target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada 2024 pemerintah telah menyiapkan 35 kabupaten/kota di tahun 2021 menjadi pilot project atau proyek percontohan penuntasan kemiskinan ekstrem.
Pemerintah katanya juga sudah menyusun empat strategi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Pertama, memupus kemiskinan ekstrem menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa. Kedua, subyek penanganan warga berbasis satu nama satu alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.
Ketiga, lanjut Abdul Halim, strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Strategi keempat adalah pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrem.
“Aksi yang dilakukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, yakni pengurangan pengeluaran dalam bentuk bedah rumah, cek kesehatan oleh posyandu, bpjs kesehatan, dan beasiswa. Kemudian, peningkatan pendapatan pada level desa, memberikan bantuan langsung tunai (blt) dana desa, dan penguatan BUMDes beserta program pemberdayaan,” ujarnya.
Selain itu, Abdul menambahkan, pengentasan kemiskinan ekstrem juga harus didorong dengan pembangunan sanitasi permukiman miskin, seperti sarana dan prasarana transportasi permukiman tersebut. (*)]
hantaran.co