PESSEL, hantaran.co— Hingga 2021 target Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), terkait layanan jaminan kesehatan pada masyarakat daerah setempat tidak terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 target masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan di daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona itu, mencapai 77,5 persen dari total jumlah penduduk sebesar 514 ribu jiwa.
“Benar, baru sekitar 64 persen masyarakat yang terlayani jaminan kesehatan. Itu sudah sampai Januari,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Pessel, Syahrizal Antoni pada wartawan di Painan, Jum’at (4/2).
Sedangkan pada tahun ini, Pemkab Pessel dalam RPJMD menargetkan tingkat keterlayanan masyarakat akan pelayanan jaminan kesehatan sebesar 82,5 persen.
Sementara itu, kata dia, alokasi anggaran untuk iuran BPJS masyarakat kurang mampu, hanya sekitar Rp11 miliar yang bakal digelontorkan pada 29 ribu warga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pihaknya mengakui, pembiayaan untuk layanan jaminan kesehatan cukup besar. Hingga kini, masih ada sekitar 170 ribu jiwa masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang belum tersentuh layanan jaminan kesehatan.
“Jika dihitung secara keseluruhan, alokasi dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp60 miliar-Rp70 miliar. Sementara keuangan daerah terbatas,” katanya lagi.
Ia menuturkan, dalam APBD murni alokasi anggaran program kesehatan pada dinasnya hanya sebesar Rp158 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp65 miliar bakal habis untuk gaji dan belanja operasional.
Untuk menunjang program kesehatan gratis pemerintah kabupaten bakal menambah porsi dana talangan untuk pasien bermasalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan, menjadi Rp4 miliar.
Selain itu, Pemkab Pessel juga mengalokasikan anggaran dinas sebesar Rp2,2 miliar untuk subsidi berobat di 20 Puskesmas yang tersebar di Pesisir Selatan. Kemudian meniadakan pembayaran berobat penyakit tertentu.
“Ya, ini sudah ada di Perbup,” ujarnya.
Sementara untuk mendukung program kesehatan gratis sesuai dengan visi-misi bupati-wakil bupati, pihaknya kini tengah merencanakan pendataan sasaran dan penyusunan terkait sekema pembiayaannya.
“Pemkab Pessel bersama dinas terkait dalam waktu dekat bakal menghitung berapa jumlah masyarakat miskin yang hingga kini belum memiliki jaminan kesehatan,” tuturnya.
Seperti diketahui, dalam misi ke IV bupati-wakil bupati menargetkan tidak ada lagi masyarakat Pesisir Selatan yang tidak memiliki jaminan kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu.
Upaya itu sejalan dengan program unggulan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa itu, sulit bagi daerah lepas dari perangkap kemiskinan.
“Kalau mengacu pada RPJMD, idealnya untuk mencapai target keterlayanan jaminan kesehatan butuh dana sebesar Rp20,2 miliar,” ucapnya mengakhiri.
(Okis/Hantaran.co)
Ilustrasi orang miskin dilarang sakit.
