Pesisir Selatan – Dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalani tes urine dan darah. Kebijakan ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, sebagai langkah preventif dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan birokrasi.
“Tidak ada toleransi terhadap narkoba. ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat,” ujar Risnaldi, Senin (21/4/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemkab Pesisir Selatan tidak akan main-main dalam menindak ASN yang terbukti terlibat narkoba. Sanksi tegas akan diberikan sebagai bentuk keteladanan dan pembinaan kedisiplinan di lingkungan pemerintahan setempat.
“Kalau kedapatan terlibat narkoba, langsung saya rekomendasikan untuk dipecat. Ini sudah menjadi komitmen bersama, tidak ada ruang bagi penyalahguna narkoba di lingkungan pemerintahan,” kata Risnaldi.
Lebih lanjut, Risnaldi menjelaskan bahwa tes urine dan darah ini akan dilakukan secara berkala dan acak, dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Dinas Kesehatan setempat.
“Kami ingin ASN di Pesisir Selatan bekerja dengan bersih, sehat, dan profesional. Pemerintah tidak akan mentolerir hal-hal yang mencoreng nama baik birokrasi,” ucapnya.
Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai pihak dan diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terbebas dari pengaruh buruk narkotika.
