PADANG, hantaran.co — Perihal keimanan dinilai sebagai salah satu landasan tepat untuk mulai beralih dari sistem ekonomi dan keuangan konvensional menuju sistem syariah. Termasuk dalam hal upaya konversi Bank Nagari di Sumbar dari bank konven menjadi Bank Umum Syariah, turut dinilai sebagai ujian keimanan masyarakat Sumbar.
Hal itu diutarakan pendakwah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS), di sela diskusi dan silaturahmi dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy, beserta jajaran di Padang, Kamis (26/8/2021). UAS berharap, agar masyarakat Sumbar tidak khawatir akan terjadi kerugian saat konversi dilakukan.
“Saat kendala dari proses konversi ini adalah khawatir akan merugi, tentu ini ujian bagi iman masyarakat Sumbar. Jika iman sudah kuat, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah. Sebab, Allah sudah menjamin rezki hamba-Nya. Terdapat 90 ayat dalam Al-Qur’an yang mengatakan Allah sudah menetapkan dan menjamin rezki,” kata UAS.
Pendakwah penerima gelar profesor tamu dari Unissa Brunei Darussalam itu meneruskan, menilik pada ayat dalam Al-Qur’an, tepatnya pada Surat Al-Baqarah Ayat 268 disebutkan, bahwa setan senantiasa menjanjikan kefakiran. Oleh karena itu, ia menilai pihak yang mengkhawatirkan kerugian atas proses konversi, masih terperangkap dalam rayuan syetan.
Selain itu, UAS menilai peralihan ke sistem syariah semestinya menjadi kesadaran yang muncul dari kalangan bawah. Bukan hanya berdasarkan keputusan yang dibuat oleh kepala daerah. Oleh karena itu, UAS berharap pemerintah menggandeng para penceramah, tokoh agama, majelis taklim, dan organisasi keagamaan, untuk ikut menyampaikan keunggulan ekonomi syariah.
“Kalau semua sudah bergerak. Setiap masjid dan majelis keilmuan terus membahas ekonomi syariah, maka diharapkan masyarakat akan mulai sadar, lalu menuntut untuk mengarah pada sistem syariah,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, bahwa Pemprov Sumbar memang tengah berjuang untuk melakukan konversi Bank Nagari dari konvensional menjadi BUS. Dalam RUPS terbaru telah disepakati, proses ini paling lambat sudah terlaksana pada Januari 2023.
Potensi Wakaf
Masih terkait dengan ekonomi syariah, khusus di Sumbar, potensi wakaf di setiap nagari dinilai sangat bagus sebagai penggerak perekonomian syariah. Oleh karena itu, diperlukan persatuan dan kekompakan antara pemerintah dan masyarakat di nagari dan rantau diperlukan untuk menggalakkan wakaf sebagai solusi ekonomi umat.
Hal itu disampaikan Gubernur Mahyeldi, saat mengukuhkan Yayasan Waqaf Berkah Bersama di Mesjid Raya Padang Belimbing, Kabupaten Solok, Selasa (24/8) lalu. Ia pun menekankan bahwa pengelolan wakaf lewat lembaga resmi seperti yayasan sangat diperlukan agar pemanfaatan wakaf bisa lebih terarah.
“Setiap nagari di Sumbar memiliki potensi ekonomi. Namun, sebagian tidak tergarap secara maksimal karena kekurangan anggaran. Oleh karena itu yayasan wakaf yang didukung bersama-sama oleh masyarakat nagari di kampung halaman dan di rantau, akan dapat menjadi solusi untuk persoalan itu,” kata Mahyeldi.
Pemerintah, sambung Mahyeldi, saat ini juga tengah menggalakkan program wakaf uang untuk mendorong perekonomian. Bahkan, Sumbar ditunjuk sebagai provinsi percontohan dalam pelaksanaan program wakaf tersebut, dengan Bank Nagari ditunjuk sebagai lembaga keuangan yang akan mengelola wakaf uang di Sumbar.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Solok, Epyardi Asda mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh bagi program-program yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian di nagari. Sebab ia meyakini, perekonomian yang maju di nagari akan mendorong pula kemajuan perekonomian di kabupaten dan provinsi.
Sementara itu, Ketua Yayasan Waqaf Berkah Bersama Edi Suherman mengatakan, awalnya pendirian yayasan tersebut bertujuan untuk mengelola mobil ambulans yang dibeli secara swadaya oleh masyarakat Padang Belimbing yang berdomisili di kampung dan perantauan. Namun dalam perkembangannya, jika hanya untuk mengelola ambulans, ruang kerja yayasan tersebut dinilai terlalu sempit.
“Oleh karena itu disepakati yayasan ini juga akan mengelola wakaf untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam agenda yang turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Solok Dian Anggraini, Kakan Kemenag Solok, Perwakilan BI Sumbar, Forpincam X Koto Singkarak, Ketua KAN Koto Sani, Ketua BPN Koto Sani, Wali Nagari Koto Sani, Pemangku Adat Nagari Koto Sani, Pembina Yayasan Asrizal Muchtar, MM, dan Tokoh Perantau Padang Belimbing H. Khairat.
Basis Syariah
Sumbar sendiri diyakini punya cukup syarat untuk menjadi pusat perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Salah satunya ialah lewat potensi wakaf yang mengusung misi kepedulian dan solidaritas, serta berpeluang menekan angka kemiskinan serta ketimpangan sosial.
Hal itu sebelumnya juga disampaikan Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua VI Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Pahala Nugraha Mansyuri, saat membuka Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (FESMina) serta peluncuran gerakan “Minangkabau Berwakaf” di Kantor Perwakilan BI wilayah Sumbar, Selasa (3/8) lalu.
“Ekonomi syariah dan pemanfaatan wakaf dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial. Menjadi solusi atas masalah kemiskinan dan ketimpangan. Namun, indeks literasi wakaf kita masih 50,48 persen. Terbilang rendah mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia,” kata Pahala, mewakili Menteri BUMN yang juga Ketua MES, Erick Thohir.
Oleh karena itu, sambung Pahala, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga untuk terlibat dalam program-program wakaf. Ia pun berharap agar iven FESMina 2021 serta Minangkabau Berwakaf dapat menjadi mesin penggerak ekonomi syariah di Sumbar.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Wahyu Purnama A menyebutkan, urgensi pengembangan ekonomi syariah di Sumbar harus mendapat perhatian serius. Terlebih, banyak negara dengan penduduk yang bukan dominan muslim, tetapi justru sangat serius mengembangkan ekonomi syariah.
“Bahkan sudah banyak produk-produk halal dari Jepang, Jerman, Australia, dan lainnya. Sebab, pertumbuhan dan pemasaran ekonomi syariah ini cepat. Pengembangannya harus mengalir ke sektor produktif agar tidak terperangkap dalam riba dan judi,” ucap Wahyu.
Dalam agenda tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar juga menyebutkan, peran ulama juga amat dibutuhkan dalam upaya mengimplementasikan praktik ekonomi syariah.
“Prinsip dasarnya, ekonomi Islam harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari unsur kesempurnaan Islam. Bukan hanya akhlak dan perkara halal dan haram, tapi juga sebagai tuntunan di dunia,” tuturnya.
Gusrizal merincikan, setidaknya ada empat peran penting ulama dalam pengembangan ekonomi syariah. Pertama, selaku peneliti dan pemberi fatwa. Kedua, selaku motivator lewat sosialisasi dan edukasi. Ketiga, selaku penggerak dan tauladan. Keempat, selaku pengawas atas pengimplementasian ekonomi syariah itu sendiri.
“Tujuan akhir dari semua itu adalah mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat,” ucap Gusrizal. (*)
Ishaq/hantaran.co