PADANG PARIAMAN, HANTARAN.CO – Tokoh masyarakat Padang Pariaman, Darmon kirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Surat itu tentang penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang direncanakan pada 9 Desember mendatang.
Surat terbuka yang ditunjukan kepada RI 1 itu berawal dari kecemasan tokoh masyarakat tentang wabah Covid-19 di Indonesia umumnya, Sumatera Barat dan Padang Pariaman secara khususnya.
“Ini berawal dari banyaknya tokoh masyarakat yang mengkuatirkan kondisi saat ini bahkan beberapa tokoh mayarakat tersebut meminta agar saya menyuarakan rasa kekuatiran mereka apabila Pilkada ini tidak ditunda,” kata Darmon anggota DPRD Padang Pariman 1999-2009 itu.
Darmon menyampaikan, tidak mungkin bisa lakukan pesta demokrasi di tengah Pandemi Covid-19 ini. Kalau dilaksanakan juga hasil demokrasi yang diharapkan sungguh tidak maksimal atau tidak sesuai harapan.
“Jika tetap dilanjutian, akan bertambah banyak korban berjatuhan. Namanya kampanye pesta demokrasi pasti semua calon ingin menang. Bagaimana dengan petugas dan semua peralatannya di pastikan semua akan jadi masalah,” katanya.
Untuk itu, ia meminta kepada para pengambil kebijakan Presiden RI, DPR RI KPU RI, khususnya untuk para wakil rakyat asal Sumatera barat. Ditambah lagi dengan kondisi di Sumbar saat ini kasus Covid-19 di Sumbar semakin meningkat, setiap harinya ada penambahan kasus.
“Akan jadi beban berat nantinya kalau pilkada dipaksakan juga bulan desember ini,” katanya.
Ia menyampaikan, hingga saat ini Vaksinnya belum di temukan. Bahkan, kegiatan atau pemberangkatan Haji dan Umrah saja di Batalkan dan perkumpulan sosial dan Jumat ditutup dan tarawih banyak yang ditiadakan.
“Nah kenapa Pilkada ini tetap dilanjutkan, sebagai anak bangsa saya sangat prihatin dan sangat khawatir sekali kondisi ini. Negara dan rakyat harus di selamatkan, karna penyebaran virus ini sangat cepat dan mematikan,” kata anggota DPRD Sumbar tahun 2014-2019.
(Yuhendra/Hantaran.co).
