PADANG, hantaran.co – Tingkat kesadaraan masyarakat untuk menerima vaksinasi Covid-19 disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab masih rendahnya realisasi vaksinasi di Sumatra Barat (Sumbar). Oleh karena itu, Pemerintah daerah (Pemda) dinilai perlu mengevaluasi skema edukasi, terutama untuk mengejar realisasi 50 persen sasaran dalam dua pekan ke depan.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, dr. Pom Harry Satria, menilai, penyebab dasar rendahnya realisasi vaksinasi Covid-19 di Sumbar adalah pemahaman masyarakat yang masih rendah soal pentingnya vaksinasi, sehingga upaya pertama yang harus diperbaiki adalah memunculkan kesadaran bahwa vaksin adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari potensi terpapar virus.
“Sumbar punya kearifan lokal yang unik, di mana tokoh agama dan adatnya memegang peran penting dalam memengaruhi masyarakat. Jadi, peran serta dan keterlibatan aktif tokoh agama dan adat ini sangat menentukan dalam upaya mencapai target vaksinasi 50 persen pada akhir Oktober yang dipatok Pemprov Sumbar,” ujar Pom kepada Haluan, Minggu (17/10/2021).
Ia memisalkan, realisasi vaksinasi Covid-19 pada kelompok lanjut usia (lansia) yang masih rendah karena masih ada kekhawatiran pada lansia akan terjadi efek samping usai menerima vaksin. Menurutnya, kekhawatiran itu yang harus diedukasi oleh pemerintah, bukan hanya untuk kelompok lansia, tetapi juga pada masyarakat umum.
Pom menambahkan, terdapat dua daerah yang saat ini menjadi sorotan karena capaian vaksinasinya yang masih rendah, yaitu Sumbar dan Aceh. Berdasarkan laman vaksin.kemenkes.go.id, hingga Minggu 17 Oktober, realisasi vaksinasi Covid-19 lansia di Sumbar baru 9,47 persen atau 46.379 penerima untuk dosis pertama, dan 5,17 persen atau 25.290 untuk dosis kedua. Ada pun Aceh, baru terealisasi 10,03 persen atau 34.008 untuk dosis pertama, dan 4,81 persen atau 16.314 untuk dosis kedua.
“Cakupan vaksinasi di Sumbar dan Aceh saat ini bukan hanya mendapatkan sorotan nasional, tapi sorotan juga datang dari WHO. Khusus vaksin lansia yang masih rendah, disebabkan faktor keyakinan lansia dan kekhawatiran akan mendapatkan penyakit setelah divaksin. Keyakinan-keyakinan seperti ini yang perlu terus diluruskan,” kata Pom lagi.
Menurut Pom, selain melibatkan tokoh masyarakat, edukasi vaksinasi Covid-19 juga harus didukung berbagai pihak seperti lembaga profesi, organisasi, dan LSM. Ia menilai, sudah waktunya pemerintah melibatkan seluruh pihak untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di Sumbar, terutama di kabupaten/kota yang realisasi vaksinasinya masih rendah.
Ia memisalkan, di Kabupaten Agam yang butuh percepatan vaksinasi Covid-19. IDI Sumbar juga sudah merencanakan Gebyar Vaksinasi di kabupaten tersebut pada 21 Oktober mendatang.
“Kami akan melakukan kegiatan vaksinasi serentak oleh seluruh cabang di Sumbar, dan akan dimulai di Kabupaten Agam, karena termasuk yang masih rendah dibanding daerah lain di Sumbar,” ujarnya lagi.
Pom menekankan, vaksinasi Covid-19 adalah salah satu cara dalam mendukung pengendalian pandemi, meski saat ini penularan kasus positif virus corona mengalami penurunan, bukan berarti pandemi sudah selesai.
“Kasus yang melandai saat ini jangan dimaknai sudah terbebas dari virus. Kondisi ini mengharuskan kita bisa terus beradaptasi dengan perilaku new normal, dan dalam penerapan new normal itu vaksin menjadi faktor kunci,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, bahwa peningkatan kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat sangat penting dalam percepatan vaksinasi. Terutama dalam mencegah adanya pemaksaan bagi masyarakat untuk menerima vaksin.
“Target itu sah saja sebagai bentuk optimisme, tapi itu harus diiringi dengan edukasi. Sehingga, masyarakat yang akan divaksin itu bukan atas dasar pemaksaan, tapi karena keinginan sendiri. Maka, Pemprov perlu bersinergi dengan kabupaten dan kota untuk edukasi dan sosialisasi ini,” ujar Supardi, Minggu (17/10).
Menurut Supardi, bila masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya penguatan sistem imun tubuh, maka realisasi vaksinasi Covid-19 di Sumbar akan meningkat dengan sendirinya.
“Masyarakat kita masyarakat pembaca dan kritis. Saat vaksin dikatakan bagus dan aman oleh pemerintah, banyak yang akan mencari tahu dulu informasi pembanding dan mendiskusikannya di lapau. Ini yang membuat mereka bingung atau bimbang untuk divaksin. Informasi-informasi itu yang harus diimbangi pemerintah,” katanya lagi.
Target 50 Persen
Sementara itu, Pemprov Sumbar telah menerbitkan surat yang ditujukan bagi bupati dan wali kota, untuk menyiapkan berbagai kebijakan dalam mencapai realisasi vaksinasi hingga 50 persen pada akhir Oktober 2021.
“Kita meminta Bupati dan Wali Kota membuat perencanaan Gebyar Vaksinasi Covid-19 dengan target stok vaksin yang ada di kabupaten/kota habis per 30 Oktober ini,” ujar Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, dalam surat tertanggal 14 Oktober 2021.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Arry Yuswandi menyebutkan, capaian vaksinasi Sumbar saat ini masih pada kisaran 26 persen dari jumlah sasaran 4.408.509 jiwa. Sehingga untuk bisa mencapai 50 persen hingga 30 Oktober 2021, Pemprov mengeluarkan surat yang ditujukan kepada bupati dan wali kota.
“Kita menyadari perlunya dorongan kuat dari bupati dan wali kota dalam meningkatkan keaktifan masyarakat dalam vaksinasi. Karena dari pantauan lapangan, masih banyak masyarakat yang cenderung melihat-lihat dulu,” ucapnya lagi.
Sementara itu sejauh ini, berdasarkan data yang tertera pada laman vaksin.kemenkes.go.id, hingga Minggu 21 Oktober 2021, tercatat realisasi vaksinasi Covid-19 di Sumbar sudah 27,91 persen atau 1.230.474 orang untuk dosis pertama, dan 13.97persen atau 615.816 orang untuk dosis kedua. Ada pun total target penerima ialah 4.408.509 orang. (*)
Riga/hantaran.co