DHARMASRAYA, hantaran.co — Terkait pembatalan salah seorang kafilah Sumatera Barat asal Dharmasraya, Yunia Safitri, wakil rakyat asal Dharmasraya Fraksi PAN, H Syahrul Furqan, menilai ini tindakan yang zalim. Ia minta Gubernur Sumbar menyelesaikan kezaliman ini.
“Saya mengharapkan pada Gubernur untuk menyelesaikan kezaliman ini, kapan perlu pecat bawahan yang bermain-main,” ungkap anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumbar ini kepada hantaran.co lewat WhatsApp-nya Selasa (13/10/2020).
Dikatakannya, karena kisruh di LPTQ ini sudah banyak juga, selama ini ia masih meminta secara internal untuk menyelesaikannya termasuk cabang cabang sebelum tilawah ini. “Apalagi prestasi Yunia Safitri ini sangat sudah jelas,” katanya.
Mantan Ketua DPD PAN Dharmasraya ini menduga kasus Yunia Safitri ini diakal-akali untuk mengalahkannya dan sebetulnya nilai bisa dilihat dari prestasi yang ada. Ia berharap tidak ada kongkalingkong juga, apalagi dalam membaca dan mentadaburkan Alquran ini.
Sebelumnya, Yunia Safitri sudah mendatangi Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, di ruang kerjanya, Senin (12/10/2020). Juara I MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2019 itu ingin menanyakan soal keikut sertaannya dalam MTQ Nasional XXVIll.
“Selama ini saya telah berjuang dan berlatih sepanjang hari untuk membawa nama baik Sumbar selama TC. Mendadak untuk TC tahap kedua, nama saya tidak masuk,” katanya.
Ia mengatakan, namanya menghilang setelah keputusan mendadak di tengah jalan, dengan alasan telah adanya kesepakatan antara tim pelatih dan pihak Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumbar.
Ia menyebut, selama ini selalu Juara I Tingkat Provinsi yang otomatis mewakili Sumbar untuk dikirim ke tingkat nasional. Namun, menurutnya, tidak begitu yang terjadi saat ini. Justru yang ditetapkan untuk menjadi wakil Sumbar.
Dari hasil pertemuan dengan Gubernur Sumbar, menurut Yunia, Gubernur langsung memerintahkan agar Kepala Biro Bina Mental Setdaprov Sumbar, Syaifullah, untuk menindaklanjuti aduan tersebut. Pemprov akan mencari tahu apakah semua prosedur dilakukan sesuai aturan yang ada. Ia berharap agar semua penilaian berjalan dengan adil. “Kata gubernur, akan dikaji ulang apa yang terjadi. Pemprov akan menelusuri informasi berdasarkan data yang kami berikan,” katanya. (*)
Maryadi/hantaran.co
