PASBAR, hantaran.co — Pemerintah daerah hingga tingat Nagari diminta untuk konsisten dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro) guna menekan laju penularan Covid-19. Sementara itu, Pemprov Sumbar mendorong agar di setiap nagari disediakan rumah atau tempat khusus untuk isolasi.
Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan Dr. Andani Eka Putra mengatakan, saat penularan berpotensi terjadi di mana-mana, maka salah satu upaya yang efektif dalam mencegah penularan adalah pembatasan dan pengawasan di ruang lingkup terkecil. Salah satunya, dengan program PPKM Mikro, yang diaplikasikan di Sumbar lewat pencanganan program Nagari Tageh.
“Sekarang kita hidupkan kembali Satgas Pandemi Covid-19. PPKM Mikro juga harus dijalankan dengan benar, itu ditujukan untuk mengendalikan pandemi dari bawah, ditambah dengan Nagari Tageh. Jika dijalankan dengan baik, maka mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 akan terputus,” kata Andani, Rabu (26/5/2021).
Andani menyatakan, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan PPKM Mikro adalah keberadaan Satgas Covid-19 sebagai pelaksana dan pengawas atas pembatasan yang diberlakukan selama PPKM Mikro diterapkan. Ia mengakui, bahwa saat ini peranan Satgas Covid-19 mulai lemah, baik di tingkat nagari hingga Satgas tingkat provinsi.
“Jika Satgas atau gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 berjalan dengan baik, maka angka positif Covid-19 bisa ditekan. Karena di dalam Satgas itu semua unsur terlibat. Jika ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, kita semua harus fokus dan serius,” ujarnya lagi.
Di saat bersamaan, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy, didampingi Dr Andani serta Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, meninjau penerapan PPKM Mikro di Pasaman Barat, tepatnya di Nagari Aua Kuniang Padang Situjuh dan di Nagari Kinali.
Dalam kesempatan itu, Audy melihat keberadaan satu unit rumah yang dijadikan warga setempat sebagai rumah isolasi dan diperuntukkan bagi pasien Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Rumah tersebut dilengkapi dengan spanduk pemberitahuan dan fasilitas penunjang lainnya.
“Tadi, setelah saya bersama tim dan bupati meninjau, rumah isolasi terlihat bagus. Karena nagari yang cukup besar dan padat penduduk seperti Kinali cepat tanggap dalam penanganan, salah satunya dengan menyediakan rumah isolasi,” ujar Audy.
Audy juga berpesan, agar pemerintah kabupaten/kota dan nagari konsisten dalam menjalankan PPKM Mikro. Selain itu, menurutnya, kunci lain keberhasilan dalam mengendalikan pandemi berkelanjutan adalah mengawasi kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes), sehingga angka positif penularan Covid-19 bisa segera ditekan.
Di samping itu, sambung Audy, kesiapan rumah sakit juga harus menjadi perhatian bersama, termasuk dalam mendukung fasilitas kesehatan, seperti alat ventilator untuk merawat pasien yang mengalami gejala berat. Hal ini, katanya, sangat penting agar angka survival read atau tingkat kesembuhan pasien bergejala berat tetap tinggi.
“Kita membuat indikator-indikator penilaian penanganan pasien positif Covid-19. Dari data yang kami terima, pasien yang masuk ke ICU yang menggunakan ventilator karena positif Covid-19 itu survival read-nya, atau tingkat pasiennya bisa keluar hidup itu sampai dengan 58 persen. Ini artinya bagus,” tutur Audy.
Pemprov Sumbar, kata Audy lagi, sudah menyiapkan tambahan ventilator untuk mendukung kebutuhan perawatan di rumah sakit. Dalam kunjungan kerja tersebut, Audy juga menyerahkan satu unit ventilator untuk RSUD Pasaman Barat dan RS Yarsi Pasaman Barat.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, mengatakan pihaknya sudah mendorong pemerintah nagari dalam pelaksanaan PPKM Mikro, dengan menganggarkan dana desa sebesar Rp3,99 miliar untuk seluruh nagari. Ia juga meminta agar nagari serius dan konsisten dalam menerapkan PPKM Mikro.
Hamsuardi menyebutkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembuatan posko Covid-19, ruang atau tempat isolasi, pelaksanaan razia protokol kesehatan, serta untuk program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Itulah program-program yang ada di PPKM untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Saat ini sudah ada 19 nagari di Pasaman Barat yang memiliki posko PPKM Mikro yang bertempat di kantor wali nagari,” ujar Hamsuardi.
Di samping itu, Hamsuardi juga sudah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 900/305/Dpmn-2021 tentang pemberlakuan PPKM Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid-19 di Nagari. Ia mengajak seluruh unsur masyarakat mendukung pelaksanaan PPKM mikro ini, agar pandemi Covid-19 bisa segera dikendalikan. (*)
Owsniwati/hantaran.co
