Ekonomi

Target Tol di Sumbar Berpotensi Molor

5
×

Target Tol di Sumbar Berpotensi Molor

Sebarkan artikel ini
Lahan
MASIH JALAN–Proses pengerjaan jalur tol Padang-Sicincin yang menjadi bagian dari megaproyek Jalur Tol Trans Sumatra tengah berlangsung di kawasan Nagari Sungai Buluah Utara, Minggu (7/3). Kelanjutan pengerjaan proyek belum bisa dipastikan karena terbatasnya lahan yang telah dibebaskan. TIO FURQAN

Pengerjaan kita masih bertahap, karena itu konstruksi pembangunannya terputus-putus. Target awal selesai Desember 2022, tapi ada kemungkinan mundur.

Marthen Robert Singal

Dir. Proyek Tol Padang-Sicincin 

PADANG, hantaran.co — Kontraktor pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) mewanti-wanti mundurnya target penyelesaian pembangunan jalan bebas hambatan itu di Sumatra Barat, bila pembebasan lahan tidak tuntas hingga akhir tahun. Di sisi lain, Pemerintah provinsi (Pemprov) mengaku terus berupaya mengebut pembebasan lahan.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan, Pemprov terus berusaha mempercepat proses pembebasan lahan jalan tol di Sumbar, terutama untuk seksi I Padang-Sicincin.  Bahkan, Pemprov diakui sudah mendapatkan dukungan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proses pembayaran ganti rugi lahan.

Bentuk dukungan tersebut, kata Audy, persetujuan atas Uang Ganti Kerugian (UKG) 18 objek pengadaan tanah yang terdiri dari sembilan 9 bidang tanah dan sembilan 9 nonbidang tanah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru I seksi Padang-Sicincin. Total nilai ganti kerugian yang akan dibayarkan itu disebut berjumlah Rp11.479.879.100.

“Jadi, kita komunikasi cukup intens beberapa hari ini dengan Bapak Qoswara selaku Direktur Pendanaan Lahan di LMAN, yang sudah menyurati Kementerian PUPR melalui Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga. Bahwa, dari 21 bidang lahan yang diajukan, 18 di antaranya telah disetujui pembayarannya. Ini akan terus berlanjut secara bertahap,” ujar Audy.

Detailnya, sambung Audy dalam keterangan tertulis Diskominfo Sumbar yang diterima Haluan, informasi pembayaran UKG ini tertuang dalam surat dari Direkrur LMAN Basuki Purwadi bertanggal 8 September 2021 kepada Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Ada pun terkait pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, akan dilakukan melalui pembukaan rekening baru atas nama Pihak yang Berhak. Pembayaran langsung kepada pihak yang berhak dapat dilaksanakan setelah empat hari kerja sejak diterbitkan persetujuan pembayaran ganti kerugian.

“Artinya, komunikasi Pemprov Sumbar sudah terbuka dengan LMAN. InsyaAllah tol Sumbar-Riau, seksi Padang-Sicincin akan terus berlanjut,” ujarnya lagi.

Sementara itu, PT Hutama Karya Indonesia (HKI) selaku kontraktor pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terus mendorong pemerintah daerah agar mempercepat pembebasan lahan. Sebab, jika pembebasan lahan tidak selesai pada tahun ini, maka target penyelesaian pembangunan juga diperkirakan tertunda.

“Pengerjaan kita masih bertahap, karena itu konstruksi pembangunannya terputus-putus. Target awal selesai Desember 2022, tapi ada kemungkinan mundur,” ujar Direktur Proyek Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin, Marthen Robert Singal, kepada Haluan, Kamis (9/9/2021).

Marthen menyebutkan, untuk progres pembebasan lahan, sampai saat ini baru mencapai 36 persen atau setara 13,38 kilometer dari panjang jalan tol seksi Padang-Sicincin 36,2 kilometer. Sampai saat ini, sudah 9 kilometer jalan yang telah dituntaskan pembangunannya, sedangkan pengerjaan lahan lainnya masih terputus-putus.

Di samping itu, kata Marthen, juga ada lahan yang sudah dibebaskan, tetapi masih belum bisa dimulai pengerjaan karena terkendala oleh akses jalan menuju ke lokasi. “Tidak ada jalan untuk masuk ke lokasi yang sudah dibebaskan itu, sehingga belum bisa dimasuki,” ujarnya lagi.

Marthen menyebutkan, secara keseluruhan progres pengerjaan jalan tol seksi Padang–Sicincin sudah mencapai 44,32 persen, dengan realisasi yang sudah menjadi jalan tol sepanjang 4,2 kilometer. Pihaknya, akan memprioritaskan pembangunan untuk seksi 1 ruas Padang-Pekanbaru itu, sebab untuk seksi lainnya tengah ditangguhkan untuk sementara.

“Tidak semua seksi jalan tol Padang-Pekanbaru dapat dikerjakan hingga pengujung 2021 nanti. Untuk pembangunan di Seksi 2 Sicincin-Bukittinggi, Seksi 3 Bukittinggi-Payakumbuh, dan Seksi 4 Payakumbuh-Pangkalan, itu masih ditunda untuk sementara waktu,” katanya lagi.

Dorongan Para Tokoh

Sementara itu, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Gubernur Sumbar, Mahyeldi berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan tokoh nasional asal Sumbar, Prof. Ahmad Syafii Maarif, Kamis (9/9). Dalam kesempatan itu, Syafii Maarif juga menyatakan dukungan atas penyelesaian jalan tol di Sumbar.

Pendiri Maarif Institute itu pun menyambut baik kedatangan gubernur yang ikut didampingi Sekdaprov Sumbar Hansastri. “Pembangunan di Sumbar yang telah berjalan, seperti Tol maupun yang dalam perencanaan, itu saya berharap lanjutkan. Seperti flyover, sudah tiga menteri memberi dukungan, lanjutkan. Jalankan pemerintahan dengan baik dan ciptakan Humas yang profesional,” kata Syafii Maarif.

Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI asal Sumbar, Athari Gauthi Ardi sudah meminta kejelasan dari Dirjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, terkait kelanjutan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang dikabarkan ditangguhkan sementara. Ia juga mempertanyakan anggaran pembangunan jalan tol Sumbar dalam perencanaan tahun depan.

“Kemarin itu di Sumbar cukup viral masalah jalan tol, kira-kira Pak untuk Padang-Sicincin ini masuk nggak anggarannya, karena kami butuh penjelasan juga, masyarakat juga nanya. Pak Gubernur juga ditanya nggak tau jawabannya,” kata Athari dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Dirjen Bina Konstruksi.

Menurut Athari, keberadaan Jalan Tol Padang-Pekanbaru akan sangat berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat Sumbar, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Ia pun meminta agar proses pembangunan terus dijalankan.

“Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru agar dapat segera diselesaikan. Kalau tidak, ini merupakan kerugian bagi kita sebagai masyarakat Sumbar. Kehadiran jalan tol ini sangat kita butuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sumbar. Baik di sektor pertanian, perikanan, maupun pariwisata,” kata Athari. (*)

Darwina/hantaran.co