PADANG, HANTARAN. Co–Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Sumbar, Sengaja Budi Syukur menilai krisis solar bersubsidi tidak hanya mengindikasikan menipisnya stok. Kondisi ini juga menjadi bukti nyata tidak seimbangnya kebutuhan riil kuota BBM bersubsidi di Sumbar dengan kuota yang disetujui pemerintah pusat.
“Truk-truk di Sumbar ini bukan hanya untuk kebutuhan lokal, tapi lintas provinsi. Sementara kuota yang diberikan seolah statis. Akibatnya, begitu terjadi peningkatan aktivitas ekonomi sistem langsung kolaps,” ujarnya kepada Haluan, Minggu (12/10).
Menurut Budi, penambahan 70 ribu kilo liter oleh BPH Migas patut diapresiasi. Namun begitu, hal ini tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang apabila tata kelola distribusi di tingkat SPBU dan Pertamina tidak dibenahi. “Keadilan distribusi harus segera dibenahi. Jika tidak, kuota akan terus habis sebelum waktunya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan kedatangan pasokan BBM pasti akan berdampak sistemik terhadap perekonomian daerah. Selain mengganggu aktivitas distribusi bahan pangan, material bangunan, hingga kebutuhan ekspor, pendapatan pajak daerah dari sektor transportasi pun pasti akan ikut menurun.
Terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto mengakui bahwa distribusi memang menjadi titik krusial yang kini tengah diperbaiki. “Keputusan baru keluar awal Oktober, jadi perlu waktu untuk penyesuaian teknis. Tapi dalam waktu dekat, pasokan akan kembali normal,” ujarnya.
