PADANG, hantaran.co — Berbagai persoalan masih menjerat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam status daerah tertinggal, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga koneksi telekomunikasi.
Perlu adanya komitmen dan politik will dari berbagai stakeholder, terutama dari pemprov dan legislatif DPR untuk memperjuangkam mentawai ke luar dari daerah 3T.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, Athari Gauthi Ardi, menyebut, sekarang tugas pemerintah provinsi untuk fokus membangun infrastuktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kalau cuma para bupati/wali kota yang bangun infrastuktur, ya susah.
“Ditambah APBD yang sekarang drop. Provinsi harus ikut turut andil. Jangan tutup mata dong liat daerahnya tertinggal. Solok Dharmasraya Sijunjung Pessel juga masih ada daerah terisolir.l,” kata Athari kepada Haluan Jumat (15/7) di Padang.
Khusus untuk Mentawai Athari menyarankan agar bupatinya menghubungi anggota DPR RI di pusat.
“Saya banyak lho koordinasi dengan bupati wali kota se-Sumbar. Bukan hanya Sumbar I dapil saya tapi juga Sumbar II. Dan saya sebisa mungkin perjuangkan aspirasi mereka. Kalau dengan Bupati Mentawai belum pernah,” ujarnya.
Selama ini kata Athari, soal Kabupaten Mentawai itu didapat informasi dari balai saja. Karena tak ada yang benar-benar langsung menemuinya.
“Ke saya untuk infrastuktur, ke DPR lainnya untuk mitra yang lain kan banyak. Jadi, Bupatinya (Martinus Dahlan, red) bisa kontak saya saja kalau untuk infrastruktur di situ. Saya tak punya data apa yang akan diperjuangakan untuk Mentawai,” ujarnya. (*)
Isra/hantaran.co
