PESSEL, hantaran.co – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan satu dari 28 SMKN di Sumatera Barat (Sumbar) yang resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Diketahui, SMKN 1 Ranah Pesisir yang beralamat di Jalan Bukit Sangkar Puyuh, Kenagarian Koto VIII Pelangai tersebut, sudah memiliki 6 jurusan yang bakal dikembangkan menjadi BLUD. Jurusan itu adalah, Pertanian, Tataboga, Multimedia, Bisnis Kontruksi dan Properti (BKP), serta Perikanan Air Tawar.
“Melalui BLUD ini, maka Teaching Factory sekolah akan melatih siswa untuk proses produksi layaknya sebuah industri. Sehingga karya yang diciptakan nantinya tidak hanya sekadar pajangan saja, namun lebih kepada menciptakan produk-produk unggulan yang mampu bersaing bebas dipasaran sesuai standar industri,” kata Kepala Sekolah SMKN 1 Ranah Pesisir, Dra. Evy Fitriana, M.M didampingi Wakil Kurikulum Nofrika Yulianti, S.Pd saat ditemui hantaran.co jaringan Haluan baru-baru ini.
Evy berharap, penerapan BLUD di SMKN 1 Ranah Pesisir mesti didorong oleh semua pihak, sehingga kedepan sekolah tersebut mampu berinovasi dan berkarya dengan baik melalui para siswa. Tak hanya itu, melalui Teaching Factory, kata Evy, sekolah dapat menjadi lebih transparan dalam pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan pula mampu mewujudkan sekolah yang lebih mandiri dan unggul, serta menghasilkan lulusan siswa terbaik yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.
“Dengan menjadikan SMKN 1 Ranah Pesisir ini BLUD, maka besar harapan kami sekolah ini dapat lebih transparan, mandiri, efisien, dalam penggunaan anggaran. Kedepan kami berharap agar sekolah melalui para siswa tetap konsisten dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki,” ucap Evy.
Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
Pemerintah mendorong agar Sekolah Menengah Kejuruan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk melayani jual beli produk hasil karya pelajarnya kepada publik. Hal itu dapat dilihat dari sekian banyaknya karya-karya siswa SMK yang sudah layak dipatenkan dan bisa diproduksi. Bahkan, pembentukan BLUD dipandang penting bagi SMK yang telah mampu mengembangkan Teaching Factory sendiri. Dengan membentuk BLUD, maka SMK diharapkan tidak perlu lagi meminta modal kepada negara atau melaporkan pendapatannya ke kas negara.
Namun demikian, tidak seluruh SMK bisa langsung berubah menjadi BLUD. Pihak sekolah harus melakukan perencanaan yang matang. Ada banyak faktor yang harus dipenuhi untuk menjadi BLUD. Faktor yang mempengaruhi adalah kemampuan sekolah dalam memenuhi target produksi dan kualitas sekolah itu sendiri.
Sesuai dengan pedoman penyusunan pola tata kelola BLUD SMK yang diterbitkan PSMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemdikbud), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) beroperasi sesuai dengan pola tata kelola atau peraturan internal yang memuat antara lain, struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokkan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia. Pola tata kelola yang dikembangkan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) agar dapat mengarahkan pengelolaan BLUD ke arah yang lebih profesional serta dapat mencapai arahan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Dalam pengembangan pola tata kelola harus memperhatikan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan, serta transparan dalam pengelolaan operasional maupun keuangannya. Sehingga pola tata kelola ini menjadi suatu sistem kerja yang berjalan dalam pengelolaan BLUD.
Dengan dijadikan SMK menjadi BLUD dinilai dapat memiliki keuntungan yang lebih, Kemendikbud mendorong setiap daerah agar mengubah status SMK menjadi BLUD melalui program Teaching Factory. Dengan demikian, produk yang dihasilkan para siswa tidak hanya sebatas hasil praktek saja. Tapi juga dapat dipasarkan dengan standar industri yang dimiliki. Pemerintah pun turut memberikan bantuan untuk mendukung SMK menjadi BLUD dengan harapan agar pembentukannya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
28 SMK Negeri di Sumbar Jadi BLUD
Sebelumnya, sebanyak 28 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Sumatera Barat (Sumbar) resmi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan siswa untuk memasuki dunia kerja.
Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Pendidikan setempat telah mengumumkan peresmian 28 BLUD SMK yang ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat kepada 5 Kepala Sekolah SMK perwakilan di Sumbar.
“Untuk memberikan yang terbaik bagi anak bangsa, maka harus kita bimbing dan kita dorong SMK se Sumbar lebih maju dan berdaya saing. Dengan adanya BLUD di 28 SMK ini, maka OPD lain harus turut andil, jangan hanya Dinas Pendidikan saja,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi saat membuka acara Launching BLUD di Aula Kantor Gubernur setempat, Rabu (28/9/2022).
“Misalnya produk batik yang dihasilkan SMKN 8 Padang, Dinas Pariwisata bisa ikut bantu untuk promosinya. Kita pegawai di OPD wajib memakai dan membeli produk batik hasil karya siswa siswi SMK tersebut,” ucapnya lagi.
Gubernur berharap dengan menerapkan sistem BLUD, diharapkan SMK bisa lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Pengembangan Teaching Factory (TEFA) selama ini mengalami kendala di SMK dalam pengelolaan keuangan, untuk mengatasi kendala tersebut maka sangat perlu dibentuk BLUD sebagai payung hukum dalam pengelolaan keuangan di SMK,” kata Gubernur.
Pada kesempatan itu, rombongan juga mengunjungi sejumlah stand pameran UMKM yang ada di Aula Kantor Gubernur. Ada salah satu stand yang menarik perhatian Gubernur Mahyeldi, yaitu stand SMK 2 Payakumbuh yang mampu menciptakan alat pemotongan sapi.
Gubernur mengapresiasi alat pemotongan sapi tersebut, menurutnya alat itu sangat bermanfaat untuk memudahkan proses pemotongan hewan qurban nantinya. Gubernur mengatakan, pihaknya bakal memfasilitasi masjid-masjid untuk memiliki alat pemotong sapi tersebut.
“Alat potong sapi ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa, selain memudahkan proses penyembelihan, dengan alat ini hewan qurban yang akan dipotong tidak stress dan mengamuk,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Barlius menyebut, tujuan kegiatan launching BLUD itu adalah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan siswa dalam menciptakan berbagai macam karya yang memiliki nilai jual, serta mampu bersaing bebas di pasar kerja, mengembangkan bakat potensi dan kreatifitas siswa, serta penguatan kelembagaan SMK.
“Dengan BLUD juga menjadikan pelayanan di SMK Negeri menjadi efektif dan efisien, karena pihak sekolah bebas berinovasi dengan adanya penerapan Teaching Factory (TEFA),” tuturnya.
hantaran/*
