PADANG, hantaran.co — Masjid diyakini memiliki peran yang krusial dalam upaya menghidupkan penerapan praktik ekonomi syariah, terutama di Sumatra Barat (Sumbar). Namun sejauh ini, sebagian besar masjid dinilai baru mampu menjalankan satu dari delapan fungsi sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sumbar Prof. Duski Samad, saat menerima kunjungan tim Harian Haluan di Sekretariat DMI Sumbar, Kompleks Masjid Raya Sumbar, Jumat (25/6/2021). Menurut Duski, masjid bisa mengambil peran lebih dalam kegiatan sosial, seperti slogan yang digaungkan DMI, yaitu “Masjid Makmur dan Memakmurkan”.
“Sebab itu, masjid harus menjadi sentra dalam pengenalan maupun pengembangan ekonomi syariah di Sumbar nantinya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah,” kata Duski.
Duski optimistis, Sumbar ke depan bisa menjadi daerah percontohan dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini didukung dengan ketertarikan masyarakat Sumbar terhadap sistem ekonomi berbasis syariah yang berdasarkan survei telah mencapai sekitar 35 persen dari total penduduk.
“Pada 2015 lalu, baru sekitar 20 persen. Itu artinya ada peningkatan meskipun belum signifikan. Saya yakin, dengan edukasi dan sosialisasi yang massif, angka itu bisa terus meningkat dan masyarakat punya keinginan kuat untuk beralih ke sistem ekonomi syariah,” katanya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DMI Sumbar Muhammad Ridha Ruslan juga mengatakan hal serupa. Ia menilai, untuk pengembangan ekonomi syariah di tahap awal, memang dibutuhkan edukasi dan sosialisasi agar terbangun pemahaman di tengah masyarakat.
“Masjid merupakan sentra untuk pengembangan. DMI Sumbar saat ini juga tengah membentuk Lembaga Amil Zakat dan bisa berkembang ke tingkat terbawah di jorong atau di nagari untuk dapat menerima dan mendistribusikan zakat ke masyarakat yang membutuhkan. Memang peran amil zakat ini harus banyak di wilayah pedesaan untuk membantu petani dan masyarakat desa,” katanya.
Menurut Ridha, banyak petani yang terjebak dengan kerja sama yang tidak menguntungkan dengan pemilik modal maupun pemilik lahan. Sehingga, sistem perekonomian seperti itu tidak berdampak pada kondisi perekonomian para petani yang menjadi profresi mayoritas masyarakat di Sumbar. “Maka harus ada koperasi berbasis syariah yang bisa jadi jawaban,” katanya.
Sementara itu, pengurus DMI Sumbar lainnya Guswardi mengatakan, DMI merupakan lembaga yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi syariah. Salah satunya dalam bentuk koperasi. Pengurus masjid mestinya bisa membantu dan memakmurkan masyarakat sekitar masjid.
“Jangan sampai ada orang di sekitar masjid yang tidak makan, atau kelaparan. Jika masjid sudah hadir untuk menjamin, maka orang akan merasa semakin butuh dengan masjid. Sehingga masjid akan jadi ramai,” kata Guswardi yang juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang itu.
Guswardi juga menyakini, bahwa Sumbar dapat menjadi provinsi percontohan dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini bisa tercapai jika seluruh pihak baik pemerintah dan masayarakat saling mengambil peran, terutama dalam meningkatkan literasi akan ekonomi syariah.
Dalam pertemuan itu, turut hadir Sekretaris DMI Sumbar Dr. Alirman Hamzah, serta pengurus DMI Sumbar lainnya, Firdaus M.Si dan Masrial. Sementara itu dari pihak Haluan, turut bertamu Pemimpin Umum Zul Effendi, Wakil Pemimpin Redaksi Juli Ishaq Putra, Manejer Keuangan Andri Yusran, dan Manejer Pemasan Silvia Oktarice. (*)
Riga/hantaran.co
