JAKARTA, hantaran.co – Pemerintah kembali mengganti istilah untuk pembatasan masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19. Namun, cara ini pun belum menampakkan hasil yang benar konkret untuk melawan pandemi.
Diawal pemerintah memakai istilah Pembatasan Soial Berskala Besar (PSBB), setelah itu PSBM, PPKM, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan terakhir PPKM Level 3 dan 4.
Hal ini pun menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi PAN, Athari Gauthi Ardi. Ia menilai meski istilah untuk pengetatan ini digonta-ganti, namun tak menunjukkan hasil yang benar-benar maksimal.
Bahkan, kata Athari, berkali-kali penggantian istilah ini dinilai gagal dalam menekan angka infeksi Covid-19 di Indonesia.
“Kini masyarakat dalam kondisi bak makan buah simalakama, tak bisa memilih antara mengutamakan kesehatan atau pun ekonomi, karena kalau itu dikerjakan tetap berdampak,” katanya dalam pesan tertulis Minggu (25/7/2021).
Wasekjen DPP PAN ini pun menyebut, gonta ganti istilah pembatasan kegiatan masyarakat ini hanya akan membuat masyarakat bingung dan jenuh. Akhirnya akan membuat masyarakat lengah dengan kebijakan yang ada.
“Saya berharap agar pemerintah benar-benar melahirkan solusi yang konkret dalam penanganan pandemi ini. Tentunya dengan memegang prinsip yang berkeadilan untuk masyarakat,” ujarnya.
Lanjutnya, pemerintah jangan cuma mengganti istilah kalau penerapannya masih sama, apalagi akhir-akhir ini dengan penerapan pembatasan tersebut malah membuat gaduh di masyarakat.
“Intinya jangan mengambil kebijakan setengah hati. Kalau kondisinya kita harus menggunakan UU Karantina kenapa tidak, demi keselamatan kita bersama,” tutupnya. (*)
hantaran.co
