KABUPATEN SOLOK, hantaran.co — Masih tingginya angka kecelakaan untuk transportasi darat di Sumbar menjadi perhatian serius Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi.
Dipaparkan Wasekjend DPP PAN itu dari data Polda Sumbar, angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi pada 3 tahun terakhir. Dimana total mencapai angka 100.028 kejadian, dengan rincian, tahun 2018 sebanyak 3.019 kecelakaan , tahun 2019 sebanyak 3.336 kecelakaan, dan tahun 2020 sebanyak 2.554 kecelakaan.
“Selain kecelakaan lalu lintas, juga masih banyaknya kecelakan di perlintasan kereta api sebidang yang terjadi di Sumatera Barat, disebabkan masih banyaknya perlintasan kereta tersebut yang tidak ada pintu penjagaannya,” kata Athari saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang Perhubungan Darat 2021 se-Sumatera Barat Rabu (10/11/2021), di Ballroom Chinangkiek.
Lanjut Ketua Kakus Milenial PAN Sumbar ini, sangat menyambut baik adanya kegiatan Rakornis Bidang Perhubungan Darat se-Sumatera Barat ini. Karena melalui Rakornis ini akan lahir ide-ide cemerlang dalam rangka mengatasi permasalahan- permasalahan transportasi dan perhubungan darat di Sumatera Barat.
“Dimana muaranya adalah menciptakan Sumatera Barat zero accident, bersih, dari polusi emisi, serta perkotaan yang sehat serta layak huni bagi masyarakatnya,” ujarnya.
Karena merujuk pada resolusi PBB tahun 2020 Nomor A/RES/74/299 Tahun 2020 tentang Improving Global Road Safety. Maksud dari resolusi PBB tersebut adalah bertujuan mengajak seluruh masyarakat di dunia untuk bersama-sama mengkampanyekan Keselamatan Jalan, Kendaraan Bebas Polusi, Kesehatan, dan Kota Layak Huni.
Melalui data di setiap negara PBB berkesimpulan bahwa pengguna kendaraan bermotor di jalan ternyata menyumbang cukup besar bagi terciptanya kecelakaan di jalan raya. Selain itu PBB mengamati bahwa pengguna kendaraan bermotor juga menyumbang cukup besar untuk tingkat polusi kota yang berujung pada menurunnya kualitas kesehatan masyarakat di tingkat perkotaan.
Dan adapun tujuan dari resolusi PBB ini adalah agar dapat menurunkan atau mengendalikan tingkat kecelakaan di jalan raya serta mendorong setiap kota di dunia ini menjadi kota yang layak huni bagi masyarakat.
“Indonesia termasuk negara yang menyambut baik resolusi ini. Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Perhubungan) beserta DPR menyikapi secara serius terkait resolusi dari PBB tersebut. Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI beberapa kali mendiskusikan didalam rapat kerja dengan Menteri Perhubungan ataupun dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Darat sepakat bahwa masalah keselamatan pengguna jalan adalah masalah yang sangat serius dan harus ditangani dan diminimalisir akibat buruk dari banyaknya kendaraan bermotor di jalan raya,” katanya.
Dijelaskan Athari, setiap kunjungan kerja ke daerah-daerah di Indonesia dan salah satu konsentrasi selalu menanyakan kepada Dinas Perhubungan ataupun BPTD di daerah tersebut bagaimana cara mereka menangani permasalahan-permasalahan yang ada pada transportasi darat.
“Sehubungan dengan itu maka saya sangat menyambut baik adanya kegiatan Rakornis bidang perhubungan darat tahun 2021 ini, karena momentumnya sangat tepat dimana situasi dan kondisi dibidang perhubungan darat di Sumatera Barat cukup memprihatinkan. Beberapa hal perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah khususnya unit kerja yang terkait dengan perhubungan darat,” ujarnya di depan Bupati Solok, Epyardi Asda, BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat, dan peserta Rakornis. (*)
hantaran.co
