PADANG PARIAMAN, hantaran.co — Hingga Januari 2022, tercatat baru sekitar 56,8 persen lahan untuk pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin yang telah dibebaskan dan menerima uang ganti rugi (UGK). Sementara, sekitar 20,65 persen dari 43,2 persen tanah yang masih belum menerima UGK sudah dinyatakan bebas, termasuk yang melalui pembayaran secara konsinyasi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Padang Pariaman, Rudy Rapenaldi saat Rapat Percepatan Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru di Kantor Bupati Padang Pariaman, Kamis (17/2). Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Gubernur Sumatra Barat, Audy Joinaldy, ia menegaskan bahwa masyarakat Padang Pariaman mendukung secara penuh keberadaan jalan tol.
Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah bidang tanah yang masih dalam proses penyelesaian pembayaran uang ganti kerugian (UGK). Terungkap juga secara bahwa ekuivalen, 20,65 persen dari 43,2 persen tanah yang masih belum menerima UGK sudah bebas, termasuk yang melalui pembayaran secara konsinyasi.
Sementara bidang tanah lain, yang masih belum dibebaskan, ucap Rudy, pada umumnya terkendala karena masih adanya dokumen yang belum lengkap dari pemilik tanah. Selain itu, sebagian bidang masih dalam penilaian dan perbaikan daftar nominatif, serta beberapa perkara masih berada di pihak keluarga dan sedang dimusyawarahkan.
Ia juga menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman akan mengawal percepatan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin. Bahkan siap melakukan intervensi untuk memastikan proses pembebasan lahan berjalan lancar.
“Masyarakat Padang Pariaman secara penuh mendukung pembangunan jalan tol. Tidak ada sedikit pun penolakan,” katanya menegaskan.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mengantongi penyebab dari kendala yang dihadapi secara rinci di setiap bidang tanah. Rudy juga mengaku telah melakukan penguatan hingga ke level kecamatan dan nagari guna percepatan penyelesaian pembebasan lahan.
“Berkoordinasi dengan Kanwil BPN Sumbar, kami akan intervensi melalui camat dan wali nagari untuk percepatan kelengkapan dokumen. Hal ini supaya UGK bisa cepat diproses,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Wagub Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memberikan perhatian penuh dalam penyelasaian pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.
“Proses percepatan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru selalu menjadi perhatian utama. Oleh karenanya, kami sangat membutuhkan dukungan dan perhatian dari seluruh pihak,” ujarnya.
Diketahui, hingga Januari 2022, pembebasan lahan untuk Seksi I Padang-Sicincin baru mencapai 57 persen. Di lain pihak, pembebasan lahan untuk Seksi I Ruas Padang-Kapalo Hilalang, yang sempat terhambat, akhirnya menemukan titik terang.
Manajer Pengendali dan Pelaksana PT Hutama Karya, Berlin Tampubolon menjelaskan, penggantian kerugian lahan ruas Padang-Kapalo Hilalang sejumlah 56 bidang tanah sudah mulai diproses melalui skema konsinyasi. Guna mempercepat proses penggantian, Kementerian PUPR telah mengajukan permohonan dana talang pada PT Hutama Karya.
PT Hutama Karya dalam hal ini juga telah menyampaikan kesediaannya untuk menyiapkan dana talang senilai Rp52 miliar bagi 46 bidang tanah. Sementara, tujuh bidang tanah lainya masih dilakukan penilaian, dan tiga bidang tanah masih dalam proses perbaikan penilaian oleh appraisal.
Nantinya, dana talang tersebut akan dititipkan pada Pengadilan Negeri Pariaman, sambil menunggu ketetapan pengadilan bagi ke 56 bidang tanah, sesuai alur yang diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2021 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2021.
Adapun 56 bidang tanah yang dimaksud di antaranya, 12 bidang di Nagari Sungai Buluih Selatan, tiga bidang di Sungai Buluih Barat, dua Bidang di Sungai Buluih Utara, 17 bidang di Nagari Buayan, satu bidang di Lubuk Alung, satu bidang di Balah Hilia, enam bidang di Pasia Laweh, tujuh bidang di Sicincin, serta tujuh bidang yang masih dalam penilaian di Parit Malintang.
Ia mengatakan, khusus untuk potensi 56 bidang tanah yang menjadi lahan prioritas, pihaknya telah mengajukan alokasi dana talangan.
“Ini menjadi prioritas kami saat ini. Alokasi konstruksi bisa diajukan untuk menalangi konsinyasi. Untuk mempercepat proses, Direksi PT. Hutama Karya juga telah mengalokasikan dana pembangunan untuk dijadikan talangan. Meski begitu, pengajuan terhadap hal ini masih perlu dikaji di tingkat LMAN, Kemenko Marves, dan manajemen PT Hutama Karya, agar dapat segera dijalankan, mengingat masih ada beberapa dispute administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.
Sembari proses tersebut berjalan, Berlin berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemprov Sumbar, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi untuk melakukan pendekatan agar eksekusi lahan konsinyasi nantinya berjalan lancar.
“Kami harapkan terutama kepada Pemprov Sumbar, pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi agar dapat melakukan soft approach kepada masyarakat setempat. Dana akan dialokasikan manajemen. Uangnya sudah ada. Hanya saja, tentu ada administrasi lebih lanjut yang harus dilalui,” katanya.
Menanggapi itu, Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, Supriyatna Rahmat menyampaikan, pihaknya mendukung penuh proyek strategis nasional ini. Hanya saja, ia menegaskan kembali aturan-aturan yang harus ditaati dalam proses konsinyasi. Terutama mengenai tahapan ketetapan putusan pengadilan serta alur uang yang dititipkan pada pengadilan negeri untuk nantinya diserahkan kepada pemilik tanah.
“Pengadilan tentu saja mendukung proyek strategis nasional. Tapi kita tentu perlu berhati-hati dalam administrasi konsinyasi yang tengah diproses ini. Jangan sampai menyalahi aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy yang hadir memimpin rapat mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Terutama melalui koordinasi secara proaktif dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, BUMN, maupun swasta. Audy juga mengapresiasi progres pembangunan yang semakin menampakkan titik terang berkat kolaborasi dan kerja sama yang baik dari tim percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru.
“Progres di jalan tol semakin semakin terang, karena koordinasi dan kerja sama yang baik. Saya sangat mengapresiasi, terutama pada PT Hutama Karya yang bersedia menyiapkan dana talangan untuk konsinyasi,” tutur Audy. (*)
Hamdani/hantaran.co
