PADANG, HANTARAN.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya menyelesaikan persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan, khususnya di sepanjang aliran Sungai Batang Kandis. Salah satu langkah strategis yang ditempuh saat ini adalah percepatan proyek normalisasi sungai, yang progres fisiknya telah mencapai sekitar 70 persen.
Wali Kota Padang, Fadly Amran menyampaikan, proyek ini merupakan wujud komitmen Pemko Padang dalam pengendalian banjir di wilayahnya. Meski demikian, hingga saat ini proses pembebasan lahan masih menjadi kendala, dengan sepuluh titik ruas yang belum tuntas.
“Ada beberapa hal yang menjadi hambatan, mulai dari penetapan titik koordinat hingga permintaan appraisal lahan. Kita sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat dan membahas langkah-langkah ke depan agar proyek ini berjalan lancar, sehingga dampaknya bisa segera dirasakan warga,” ujar Fadly saat memimpin rapat koordinasi di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (12/6/2025).
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa appraisal menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan. Selain itu, pendekatan persuasif kepada masyarakat pemilik lahan terus diintensifkan agar proses berjalan tanpa hambatan.
“Banyak sungai di Padang yang perlu ditangani secara serius. Untuk itu, terkait aset juga perlu didata secara cermat agar tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan ke depan,” katanya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sungai dan Pantai I Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Ilyas Firman, menjelaskan bahwa progres fisik normalisasi Sungai Batang Kandis saat ini sudah mencapai 70 persen. Sejumlah konstruksi tebing dan tanggul telah berdiri, namun keterlambatan sekitar 13 persen masih terjadi akibat belum selesainya persoalan lahan.
“Jika permasalahan lahan ini tidak segera dituntaskan, maksimal progres yang bisa kami capai hanya 87 persen. Kami menargetkan proyek ini selesai pada Desember 2025,” jelas Ilyas.
Dalam kesempatan itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumbar, Efendri Eka Saputra, juga menekankan pentingnya pendataan aset oleh Pemko Padang agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan.
“Kita bersama-sama mencari solusi terbaik agar proyek strategis ini dapat berjalan sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Rapat koordinasi ini diikuti perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Proyek normalisasi Sungai Batang Kandis menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Padang dalam upaya mengatasi persoalan banjir yang selama ini kerap terjadi saat musim hujan. (*)
