Padang – Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Hidayatul Fikri, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sektor pariwisata. Ia menilai, slogan “wisata yang nyaman” yang kerap digaungkan pemerintah hanya menjadi ilusi di tengah stagnasi program dan maraknya praktik eksploitasi anak di kawasan wisata.
Fikri menyoroti fenomena anak-anak yang terlihat mengamen, berjualan asongan, hingga melakukan pekerjaan tidak layak di sejumlah destinasi wisata Kota Padang. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan tata kelola pariwisata secara menyeluruh, terutama dalam aspek perlindungan sosial dan hak anak.
“Kita bisa dengan mudah melihat anak-anak kecil dipaksa bekerja, mengamen di bawah terik matahari, atau menawarkan barang dagangan kepada wisatawan. Ini pemandangan memprihatinkan dan menunjukkan lemahnya jaring pengaman sosial serta pengawasan terhadap lingkungan pariwisata,” ujar Fikri pada wartawan, Sabtu (12/7/2025).
Lebih lanjut, Fikri menilai potensi wisata Kota Padang belum tergarap secara optimal. Ia menyebutkan kelemahan dalam aspek promosi, ketimpangan fasilitas, serta minimnya inovasi dalam pengembangan produk dan paket wisata sebagai akar dari stagnasi sektor ini.
“Dampaknya bukan hanya pada angka kunjungan wisatawan, tapi juga pada ekonomi masyarakat. UMKM lokal yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak mendapatkan dukungan maksimal,” katanya.
Isu eksploitasi anak menjadi poin paling disorot Fikri. Ia menyebut maraknya praktik tersebut sebagai antitesis moral dari konsep wisata yang nyaman dan beradab.
“Bagaimana bisa nyaman jika hak anak-anak terancam dan mereka terpaksa mencari nafkah di jalanan? Ini adalah indikator kegagalan pembangunan pariwisata yang humanis,” ucapnya lagi.
Fikri mendesak Pemko Padang untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik destinasi wisata, tetapi juga melakukan penguatan regulasi, pengawasan, serta program pemberdayaan keluarga guna memutus rantai eksploitasi anak.
Sebagai solusi, Fikri merekomendasikan agar Wali Kota Padang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pariwisata yang ada. Menurutnya, reformasi perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada kualitas dampak sosial dan keberlanjutan.
“Strategi pariwisata harus adaptif dan inklusif, melibatkan seluruh elemen: pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, hingga komunitas lokal. Perlindungan anak harus menjadi pilar utama dalam mewujudkan pariwisata yang benar-benar nyaman dan beradab,” pungkasnya.
Fikri berharap kritik ini menjadi pemicu tindakan konkret dari Pemko Padang demi mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
