PADANG, hantaran.co — Anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar yang diakomodir dalam APBD 2022 berada dikisaran Rp5 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, Muhclis Yusuf Abit menyebut, untuk tahun depan, melalui pokir masing-masing, setiap anggota DPRD Sumbar diberi estimasi membantu kegiatan di dinas maksimal Rp5 miliar.
“Melalui pokir, kita dikasih estimasi satu anggota dewan membantu kegiatan dinas itu maksimal Rp5 miliar. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nilainya diberi angka maksimal disebabkan adanya keterbatasan pada APBD. Meskipun anggota dewannya aktif, namun tidak semua usulan bisa ditampung,” ujar Muchlis Yusuf Abit kepada Haluan, baru-baru ini.
Jika usulan yang masuk capai Rp10 miliar, kata dia, mengingat anggaran yang minim dinas akan melakukan pengurangan, setelah terlebih dahulu dilihat mana usulan strategis yang prioritas untuk segera dijalankan, dan belum bisa untuk dijalankan.
“Nanti yang sudah dikerjakan atau dibangun oleh dinas-dinas itu, kita sampaikan ke masyarakat,” ucapnya.
Lebih jauh Ia menyebut, melalui suara anggota dewan, usulan dari masyarakat khususnya di masing-masing dapil akan disampaikan kepada pemerintah. Sehingga nanti pemerintah menganggarkan melalui OPD yang ada di Pemprov.
“Sebenarnya melalui pokir itu kita membantu pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang diminta oleh masyarakat. Misalnya masyarakat kurang dana untuk ini untuk jalan, jembatan, dan lainnya. Artinya di sini, bukan pokir anggota dewan yang nilainya sekian. Kegiatan itu berjalan sekian, yang menjalankan dinas. Kita hanya mengambil aspirasi masyarakat di dapil kita atas nama anggota DPRD,” ucapnya.
Pokir masing-masing dewan, sambungnya, juga menguji apakah anggota dewan benar-benar turun ke dapilnya atau tidak. Setiap anggota dewan dipacu untuk menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya.
“Nanti butuh apa masyarakat nya, lalu diteruskan ke dinas terkait. Nanti di kampung saya butuh ini itu. Di sini juga diuji apakah anggota dewannya turun atau tidak. Itu makanya ada reses menjemput aspirasi masyarakat. Kalau anggota dewan tidak pernah turun, ya tidak tau dia butuh apa masyarakatnya,” ujarnya.
Yusuf menambahkan, sejak adanya pandemi Covid-19 anggaran pokir juga terdampak dan mengalami refocusing.
“Pasti terdampak. Selama 2019-2020 anggarannya di refocusing semua, kita bantu penanggulangan Covid. Baru untuk 2022 ini ada,” tuturnya.
Yusuf menuturkan, dari pihaknya sendiri, ia sudah maksimal menjalankan tugasnya. Termasuk berkoordinasi dengan wali nagari dan kedinasan.
“Apa-apa yang terjadi dibawah kita jalin koordinasi dan kita sampaikan ke dinas terkait. Sebab itu, saat Musrenbang nagari anggota dewan juga hadir. Sehingga paham yang dibutuhkan masyarakat, itu yang didahulukan. Tergantung skala prioritas,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib mengatakan melalui reses anggota dewan akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat.
“Anggota dewan melaksanakan reses untuk menerima aspirasi dari masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, itu yang dperjuangkan. Misalkan masyarakat minta jalan, musala itu disesuaikan anggarannya,” ujarnya.
Meskipun enggan menyebutkan nominalnya, Suwirpen juga mengamini, karena Covid-19 banyak anggaran yang direfocusing.
“Banyak dana-dana yang dipotong jadi banyak juga anggota dewan yang terbatas membantu kegiatan masyarakat,” katanya menutup. (*)
Yessi/hantaran.co